jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah daerah didorong untuk menambah formasi pada seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK Tahun 2022.
Pemerhati pendidikan dari Jurusanku, Ina Liem mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk menggaji para guru yang lulus seleksi tahun ini melalui dana alokasi umum (DAU).
BACA JUGA: Kapan Pendaftaran PPPK Tenaga Teknis Dibuka? Ini Jawaban Pak Soedjiono
“Dengan tersedianya anggaran yang berasal dari DAU, maka tiada ada lagi alasan pemda untuk tidak mengajukan formasi ASN PPPK 2022,” ujar
Ina Liem dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (15/11).
BACA JUGA: Lihat, Mereka Bukan Honorer Lagi, Sudah Berstatus ASN PPPK, Selamat ya
Menurut dia, para guru akan dirugikan dengan keputusan pemda yang tidak secara penuh membuka formasi PPPK guru.
Selama ini, katanya, kualitas pendidikan di Indonesia lambat berkembang karena berbagai masalah, salah satunya pengajuan formasi ASN PPPK 2022 oleh pemda. “Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan maka sangat sulit meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau berharap pemda tergerak dengan sukarela mungkin sulit, jadi, memang harus diatur dengan peraturan yang tegas,” ungkapnya.
BACA JUGA: Terhitung Januari 2023, Gaji PPPK Naik, Terima Tunjangan Fungsional, Ah Senangnya
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebutkan kebutuhan formasi tahun 2022 mencapai 781.844 guru.
Hanya saja, pemda baru mengajukan formasi sekitar 40,9 persen dari total kebutuhan atau 319.618 guru.
Padahal, dari seleksi ASN PPPK 2021 lalu, masih menyisakan 193.954 guru yang belum mendapatkan formasi.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan dari 193.954 guru, terdapat kebutuhan pendidik sekitar 169.078 orang.
“Berdasarkan perhitungan kami, mereka dibutuhkan. Dari 169.078 guru, sebanyak 127.186 orang sudah tersedia formasi dan penempatannya. Jadi, ini sudah aman,” kata Nunuk.
Namun, dari 169.078 guru yang dibutuhkan tersebut, sekitar 41.892 pendidik belum mendapatkan formasi.
Kondisi tersebut berpotensi memicu kekosongan guru di sekolah-sekolah.
Menurut Nunuk, permasalahan tersebut dapat diselesaikan jika pemda membuka formasi untuk seleksi tahun ini.
“Sebenarnya ini potensi dapat penempatan jika pemda buka sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Sebagai contoh, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, memiliki pelamar prioritas 1 sebanyak 587 guru.
Awalnya, ketersediaan formasi di Kabupaten Brebes mencapai 538.
Namun, pada 2 November 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes membatalkan usulan formasi tersebut.
Dengan demikian, 538 formasi pelamar prioritas 1 kehilangan kesempatan penempatan ASN PPPK tahun 2022.
Terbaru, Pemkab Brebes resmi kembali membuka 1.285 formasi bagi guru ASN PPPK setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara pada 8 November 2022.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira juga sepakat mendorong pemda di seluruh Indonesia meningkatkan jumlah formasi ASN-PPPK 2022.
Sebab, pemerintah pusat sudah menentukan kebutuhan formasi mencapai 781.844 guru.
“Persoalan ini ada di daerah yang harus diselesaikan pemda. Jadi, perlu endorsement daerah untuk tambah formasi karena dari pusat sudah ada kebutuhan,” kata Andreas. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi