jpnn.com, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono mengumumkan pihaknya tidak membuka pendaftaran CPNS dan PPPK 2021.
Menurut Edi, awalnya Pemkot Pontianak akan membuka 1135 formasi, yang terdiri dari 143 CPNS dan 992 PPPK.
BACA JUGA: Tak Mampu Membayar Gaji, Pemkab Mukomuko Meniadakan Penerimaan PNS dan PPPK 2021
Namun, karena kendala anggaran maka penerimaan CPNS dan PPPK ditunda hingga tahun depan.
"Untuk tahun ini kami tidak membuka penerimaan CPNS dan PPPK atau kami tunda, dan insyaallah tahun depan baru buka, karena tahun ini tidak tersedia anggarannya," kata Edi di Pontianak, Jumat (2/7).
BACA JUGA: Bikin Akun di SSCASN BKN Lancar, Giliran Mendaftar PPPK 2021 Banyak Guru Honorer Gagal, Ada Apa?
Dia menjelaskan penundaan penerimaan CPNS dan PPPK 2021 di lingkungan Pemkot Pontianak tersebut berdasarkan kajian dan konsultasi yang telah dilakukan.
"Karena keterbatasan anggaran maka diambil keputusan penundaan penerimaan CPNS dan PPPK hingga tahun depan," ungkapnya.
BACA JUGA: Pelamar CPNS 2021 dan PPPK Diperkirakan 5 Juta Orang, Honorer Bakal Hadapi Persaingan Ketat
Menurutnya, keputusan tersebut juga telah mempertimbangkan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot Pontianak.
Dalam waktu sementara ini, jumlah pegawai yang ada masih mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Edi menambahkan, awalnya Pemkot Pontianak berharap pengadaan CPNS dan PPPK dianggarkan dari pemerintah pusat, namun karena dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak maka akan menjadi berat.
"Terutama untuk formasi PPPK yang dibuka sebanyak 992 orang," ujarnya.
Menurut Edi, pihaknya sudah menganggarkan dari Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) namun masih kurang, karena diperlukan anggaran sekitar Rp 80 miliar untuk pengadaan PPPK.
"Jika pemerintah pusat yang menanggungnya, maka kami tidak ada masalah," ujarnya.
Menurut Edi, jika Pemkot Pontianak tetap mengadakan pembukaan penerimaan CPNS dan PPPK, maka anggaran yang tersedia tidak mencukupi sehingga akan menjadi masalah ke depannya.
Sementara pihaknya tetap harus melaksanakan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, dan agar pelayanan pada tidak terganggu. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy