jpnn.com, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet kembali mencuat ke publik di berbagai media massa nasional belakangan ini.
Itu itu muncul setelah Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta pada pekan lalu,.
BACA JUGA: Soal Reshuffle Kabinet Jokowi, Grace Natalie Singgung Menteri Berkinerja Buruk
Hal itu menimbulkan berbagai macam persepsi masyarakat.
Menanggapi isu itu, Sekjen ormas Rekonsiliasi Masyarakat (Rekat Indonesia) Heikal Safar mengatakan tak ada yang istimewa dengan kabar reshuffle tersebut.
BACA JUGA: CSIIS: Reshuffle Kabinet Bisa Saja Sasar Menag dan Mendes PDTT
Menurutnya, Presiden Jokowi dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh hanya menggelar pertemuan biasa.
"Seluruh anggota dan pengurus Ormas Rekonsiliasi Masyarakat (Rekat) Indonesia serta elemen anak bangsa lainnya di seluruh Indonesia, pastinya sudah terbiasa di era pemerintahan Presiden Jokowi ini, selalu saja ada gonta- ganti maupun bongkar pasang ataupun perombakan para menteri - menterinya," ujar bakal calon Wali Kota Bekasi 2024 itu di kantornya sekitar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (1/2).
BACA JUGA: Sinyal dari Istana soal Reshuffle Kabinet 2023, Ini Agenda Jokowi pada Rabu Pon, Jangan Kaget
Menurut Heikal, justru Presiden Jokowi yang saat ini menghadapi pilihan cukup dilematis sedangkan rakyat di seluruh Indonesia saat ini sudah sangat terbiasa menghadapi situasi politik demikian.
Menurutnya, ada beberapa alasan Presiden Jokowi berada pada posisi yang cukup dilematis dalam isu reshuffle kabinet tersebut.
Di antaranya yakni pertama reshuffle kabinet harus berdasarkan pada faktor kinerja menterinya.
Jika kinerja sang menteri buruk maka, kata dia, harus dicopot segera.
"Seluruh elemen bangsa Indonesia berharap agar keputusan Presiden Jokowi dalam isu reshuffle kabinet tentunya yang terbaik untuk kepentingan rakyat bukan hanya semata -mata adanya muatan politis yang diduga cukup kental dalam menyambut pesta demokrasi pileg dan pilpres pada Pemilu serentak 2024 nanti. Terpenting bagi rakyat di seluruh Indonesia, para menteri mendapatkan amanah, diutamakan kejujuran dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," tegas Heikal.
Menurut Heikal Safar, tidak mudah dilakukan perombakan kabinet menjelang pemilu 2023 sebab posisi menteri bisa menjadi bargaining power atau daya tawar untuk menjaga stabilitas politik di akhir pemerintahan Presiden Jokowi.
"Dalam situasi politik menjelang pemilu 2024 adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai elemen anak bangsa untuk menyelamatkan negeri tercinta tanah air Indonesia ini dari tangan - tangan nakal dan politik hitam yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya. (flo/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi