Selain Jokowi, hadir pula Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dan Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah. Usai diskusi, Jokowi mengatakan bahwa pelatihan bagi calon pemimpin yang dilakukan Lemhanas merupakan sesuatu yang penting. Pasalnya, banyak pemimpin baik di tingkat nasional maupun daerah tidak memiliki latar belakang birokrasi.
"Training ini perlu, sistem ketatanegaraan harus ngerti. Masalah ketatanegaraan, wawasan nasional, manajemen anggaran organisasi, semuanya harus ngerti. Kalau nggak ngerti bagaimana me-manage semua kota?" kata Jokowi kepada wartawan di gedung Lemhamnas, Kamis (8/11).
Ia mencontohkan saat ia pertama kali menjadi Wali Kota Solo. Sebagai seorang berlatar belakang pengusaha, ia mengaku tidak terbiasa menjadi pemimpin pemerintahan. "Jadi inspektur upacara saja masih kaku, saya belum pernah jadi inspektur upacara," ungkapnya.
Jokowi pun menilai perlu adanya pembenahan dalam rekrutmen politik oleh partai. Sistem rekrutmen harusnya dapat membantu dalam proses transisi menjadi pemimpin. "Rekrutmen politik memang perlu dibenahi, skop provinsi dan skop nasional sistemnya harus dibenahi," pungkas politisi PDIP tersebut. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Program Dipertanyakan DPRD, Ahok Salahkan SKPD
Redaktur : Tim Redaksi