BANDUNG- Wakil Wali Kota Ayi Vivananda mengakui pembagian bantuan langsung sementara masyarakat(BLSM) di Kota Bandung masih banyak yang belum tepat sasaran. Bahkan Ayi mengaku mendapat banyak laporan terkait warga miskin yang tidak menerima BLSM.
“Kita mendapat laporan adanya warga mampu yang terdata sebagai penerima bantuan akibat dinaikannya harga jual eceran bahan bakar minyak(BBM) itu. Ya, RT dan RW dikomplain warga karena banyaknya pembagian bantuan yang belum tepat sasaran," kata Ayi yang ditemui usai rapat Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung, di kawasan Jalan Bungur, Selasa (2/7).
Kendati begitu, pihaknya belum mengetahui jumlah pasti terkait kesalahan data tersebut. Hanya saja, tambah Ayi, banyak warga mampu yang menolak untuk mencairkan BLSM."Mereka (warga mampu) langsung mengembalikannya. Tapi ada juga diantara mereka yang justru menyetujui," paparnya.
Dikatakan Ayi, kesalahan tersebut salah satunya dikarenakan perbedaan versi data yang digunakan pemerintah terkait warga miskin. Sehingga, tambahnya, masing-masing SKPD belum menggunakan data yang sama dalam program pengendalian kemiskinan.
Oleh karena itu, pihaknya akan menetapkan data yang sama untuk program pengendalian kemiskinan dari seluruh SKPD. Dengan begitu, diharapkan setiap program yang digulirkan akan tepat sasaran.
"Nantinya masing-masing SKPD akan menggunakan data dari TMP2A, jadi bisa mendapatkan data yang faktual di lapangan," ucapnya. Menurut Ayi, data tersebut akan divalidasi setiap tahunnya.
Sebabnya, tambah dia, jumlah warga miskin pun mengalami perubahan setiap tahunnya. "Pergerakannya kan dinamis, berubah setiap tahun. Sedangkan saat ini basic datanya dari BPS, yang divalidasi tiga tahun sekali," pungkasnya. (agp)
“Kita mendapat laporan adanya warga mampu yang terdata sebagai penerima bantuan akibat dinaikannya harga jual eceran bahan bakar minyak(BBM) itu. Ya, RT dan RW dikomplain warga karena banyaknya pembagian bantuan yang belum tepat sasaran," kata Ayi yang ditemui usai rapat Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung, di kawasan Jalan Bungur, Selasa (2/7).
Kendati begitu, pihaknya belum mengetahui jumlah pasti terkait kesalahan data tersebut. Hanya saja, tambah Ayi, banyak warga mampu yang menolak untuk mencairkan BLSM."Mereka (warga mampu) langsung mengembalikannya. Tapi ada juga diantara mereka yang justru menyetujui," paparnya.
Dikatakan Ayi, kesalahan tersebut salah satunya dikarenakan perbedaan versi data yang digunakan pemerintah terkait warga miskin. Sehingga, tambahnya, masing-masing SKPD belum menggunakan data yang sama dalam program pengendalian kemiskinan.
Oleh karena itu, pihaknya akan menetapkan data yang sama untuk program pengendalian kemiskinan dari seluruh SKPD. Dengan begitu, diharapkan setiap program yang digulirkan akan tepat sasaran.
"Nantinya masing-masing SKPD akan menggunakan data dari TMP2A, jadi bisa mendapatkan data yang faktual di lapangan," ucapnya. Menurut Ayi, data tersebut akan divalidasi setiap tahunnya.
Sebabnya, tambah dia, jumlah warga miskin pun mengalami perubahan setiap tahunnya. "Pergerakannya kan dinamis, berubah setiap tahun. Sedangkan saat ini basic datanya dari BPS, yang divalidasi tiga tahun sekali," pungkasnya. (agp)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dipercepat, Gaji Ke-13 Cair
Redaktur : Tim Redaksi