"Wakil rakyat yang kerap tidak mau menerima para buruh yang menyampaikan aspirasinya ke MPR, DPR dan DPD merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum," tegas Abdul Azis Riambo, saat berdiskusi dengan pimpinan DPD, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (13/2).
Menyadari hal tersebut, kata Abdul Azis Riambo, DPD diharapkan dapat mendorong aturan hukum yang berpihak kepada buruh seperti meningkatkan upah buruh, penghapusan sistem kontrak (outsourching) sehingga ada kepastian kerja, akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga buruh, serta kebebasan untuk berserikat.
"Ada banyak kasus pelanggaran HAM dialami buruh yang bermula dari undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR. DPD kita harapkan ambil posisi mendorong aturan hukum yang berpihak kepada buruh," tegas dia.
Di tempat yang sama, psikolog anak Seto Mulyadi juga mengungkap pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan pada anak. Menurut Seto, kasus Bullying tingkat Sekolah Dasar (SD) saja mencapai angka 60 hingga 70 persen.
"Pelaksanaan UN yang banyak dikritik karena diduga Bullying masih terus dilaksanakan," tegas Seto.
Selain itu, di kalangan masyarakat juga banyak terjadi kekerasan, penculikan dan pemerkosaan. "Bahkan memperkerjakan anak di bawah usia 18 tahun sebagai pembantu rumah tangga selama lebih dari 18 jam masih saja dibiarkan," ujar Seto Mulyadi. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala BKKBN Curigai Anak Buah Curang Lakukan Tender
Redaktur : Tim Redaksi