jpnn.com, BEIJING - China mengkritik pernyataan yang dikeluarkan para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) dalam KTT di Hiroshima karena dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri, terutama soal Taiwan.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan Beijing sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang komunike tersebut. China menegaskan penyelesaian masalah Taiwan harus diputuskan oleh rakyat China.
BACA JUGA: Kejutan Nyaris Terjadi di Final Sudirman Cup 2023, China 1, Korea 0
Dalam sebuah komunike yang dirilis Sabtu (20/5), para pemimpin G7 meminta China yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya, agar menyelesaikan konflik Taiwan dengan cara damai.
Beijing menegaskan akan menyatukan kembali Taiwan dengan daratan China meski dengan jalan kekerasan.
BACA JUGA: G7 Sepakat Terus Mendukung Ukraina, Tantang China Tegas kepada Rusia
G7 adalah organisasi tujuh negara maju yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, dan Kanada, ditambah Uni Eropa.
"Tidak seorang pun boleh meremehkan tekad, keteguhan hati, dan kemampuan rakyat China dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial China," kata Kementerian Luar Negeri China.
BACA JUGA: Dikecam China, Quad Ingin Ciptakan Indo-Pasifik Bebas Intimidasi dan Paksaan
G7 juga mengatakan akan meluncurkan platform mencegah praktik-praktik pemaksaan ekonomi yang digunakan sebagai alat untuk memburu tujuan politik.
Namun, Beijing mengatakan justru Amerika Serikat yang terlibat dalam pemaksaan dengan mempolitisasi dan memanfaatkan hubungan ekonomi dan perdagangan sebagai senjata politik.
Pernyataan itu mengacu kepada sanksi-sanksi sepihak dan aksi-aksi paksa Washington yang mengganggu rantai industri dan pasokan.
Mengenai kekhawatiran G7 tentang situasi hak asasi manusia, China menegaskan bahwa urusan Hong Kong, Xinjiang dan Tibet adalah urusan dalam negeri.
Beijing dengan tegas menentang campur tangan kekuatan luar dalam urusan tersebut dengan dalih hak asasi manusia.
Menanggapi kekhawatiran G7 atas perilaku Beijing di Laut China Timur dan Selatan, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa China adalah "pembela dan pelaku aturan hukum maritim internasional".
Beijing memperingatkan agar tidak menggunakan masalah maritim sebagai pendorong untuk perpecahan antara negara-negara regional dan memicu konfrontasi di kawasan.
Beijing mendesak G7 agar berhenti mendikte negara lain dan "kembali ke jalan yang benar, yaitu dialog dan kerja sama.” (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif