jpnn.com - JAKARTA – Hingga kini belum ada kepastian jadwal musyawarah nasional (munas) Partai Golkar. Desakan agar munas digelar sebelum Ramadan semakin menguat.
Salah satunya datang dari kubu calon ketua umum (caketum) Airlangga Hartarto. Pertimbangannya bukan sekadar politik. Muncul alasan lain yang bersifat ’’religius’’.
BACA JUGA: Hebat, Wakil Menteri ini Cetak Hole in One
Pertama, seperti disampaikan Melchias Markus Mekeng, ketua tim sukses pemenangan Airlangga Hartarto, bahwa Partai Golkar perlu melakukan konsolidasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua 2017. Sebab, KPU akan memulai tahapannya pada Juni mendatang.
’’Karena itu, kami harapkan munas sebelum bulan puasa (Juni, Red). Kalau sesudah bulan puasa, repot bagi persiapan Golkar,’’ kata Mekeng di Jakarta kemarin (13/3).
BACA JUGA: Simak Nih Pesan Supervisor untuk Mahasiswa
Kedua, jika digelar setelah puasa, diperkirakan munas paling cepat dilaksanakan Juli mendatang. ’’Golkar bisa terancam tidak ikut pilkada karena tahapan telah dimulai,’’ ujarnya.
Dia mengingatkan, konsekuensi dalam pilkada tidak hanya mengajukan pasangan calon (paslon), tapi juga mengonsolidasikan pengurus di daerah. Bila munas molor, konsolidasi mungkin tidak bisa berjalan. ’’Persiapan pilkada tidak maksimal,’’ tegas anggota Komisi VII DPR tersebut.
BACA JUGA: Menteri Yuddy, Laksanakan 3 Nilai Dasar Revolusi Mental
Ketiga, terselenggaranya munas sebelum Ramadan, lanjut Mekeng, juga mendatangkan banyak manfaat. Seluruh kader yang muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang.
Sebaliknya, jika munas digelar setelah Ramadan, para kader akan disibukkan aktivitas pemenangan calon yang bernuansa politis selama bulan puasa.
’’Kita mau puasa dan Lebaran dengan tenang, damai, dan santai. Semua orang bebas dan lepas menjalankan puasa. Kalau masih mikir soal munas, kan tidak enak. Masak suasana Lebaran masih mikirin pertarungan,’’ ujar mantan ketua Komisi XI DPR itu.
Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, pelaksana atau panitia munas Golkar nanti adalah pengurus hasil munas Bali. Namun, komposisinya tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Yakni, Nurdin Halid akan tetap menjadi ketua steering committee (SC).
’’Tidak bisa diubah. Jadi, seluruh keputusan yang diambil? pengurus harian pada hasil DPP munas Riau itu tak bisa diubah lagi. Tinggal dilengkapi saja,’’ kata Idrus yang juga maju sebagai caketum.
Karena pelaksananya adalah pengurus hasil munas Bali, masa tugas ketua umum baru yang terpilih nanti hanya 3,5 tahun.
Artinya, munas yang dilaksanakan nanti merupakan munas luar biasa (munaslub). Namun, terkait dengan waktu pelaksanaan munas, memang tetap ada opsi. Yaitu, antara 27 Mei atau sesudah bulan puasa. (bay/c5/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kembangkan Penangkapan Bupati, BNN Buru Pihak Lain
Redaktur : Tim Redaksi