jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen menyampaikan catatannya terkait munculnya tagar "Indonesia terserah".
Gus Nabil sapaan akrab Nabil Haroen, menilai tagar tersebut menjadi penting sebagai bahan introspeksi di tengah pandemic covid-19.
BACA JUGA: Gus Nabil: Pemerintah Seharusnya Fokus Penurunan Kurva Kasus Corona
“Apa yang harus dilakukan pemerintah dengan munculnya tagar itu?,” kata Gus Nabil kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).
Menanggapi hal itu, Gus Nabil menyampaikan beberapa catatan ke publik terkait munculnya tagar “Indonesia Terserah” itu.
BACA JUGA: Panglima TNI Pimpin Sertijab Kepala Staf Angkatan Laut
Pertama, munculnya tagar #IndonesiaTerserah merupakan suara publik yang harus didengarkan pemerintah. Tagar ini muncul setelah adanya fakta banyaknya orang antri berkerumun di Bandara Soekarno Hatta untuk perjalanan keluar daerah.
Tentu saja, fakta ini harus diikuti dengan investigasi yang komprehensif, apakah kelalaian dari pihak regulator bandara, maskapai penerbangan, atau justru dari kebijakan pemerintah? Jadi, harus diletakkan pada konteks yang tepat.
BACA JUGA: Panglima TNI Terima Laporan Kenaikan Pangkat 79 Perwira Tinggi TNI
“Saya sendiri melihat memang ada yang keliru, dan harus segera dibenahi dalam konteks itu,” ujar Gus Nabil yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
Kedua, pemerintah harus merapikan kembali kebijakan-kebijakan antarkementerian yang tidak terpadu. Ada beberapa kebijakan yang saling bertolak belakang, misalnya antara PSBB dengan kebijakan transportasi antarkawasan.
Kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron, menjadikan warga makin bingung sekaligus kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Komunikasi mitigasi pandemi tidak komprehensif, dan fakta di lapangan menujukkan itu,” tegas Gus Nabil
Ketiga, pemerintah harus menghargai perjuangan tenaga medis Indonesia, juga dukungan orang-orang yang selama ini diam di rumah untuk memutus mata rantai persebaran Covid19.
“Jadi jelas bahwa jangan sampai perjuangan panjang ini sia-sia, karena kebijakan yang salah sasaran dan komunikasi antarkementrian/antar pejabat yang tidak terpadu,” tegas Gus Nabil.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich