jpnn.com, GRESIK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, Jawa Timur fokus pada kesehatan para ibu hamil.
Begitu mendengar dalam tiga bulan ini terjadi tiga kasus kematian, langsung dilakukan evaluasi.
BACA JUGA: Susu Hamil atau UHT, Mana yang Lebih Baik?
Semua korban dipastikan tergolong ibu hamil berisiko tinggi (bumil risti). Gara-gara kinerja bidan?
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Gresik dr Ummi Khoiroh memastikan telah mencatat kasus tersebut.
BACA JUGA: Tangerang Darurat Kematian Ibu-Bayi Saat Melahirkan
Dia prihatin. Mengapa? Setelah ditelusuri, kasus itu terjadi karena pelayanan yang kurang optimal. Khususnya terkait layanan bidan. "Beberapa bidan tidak patuh pada aturan," ujarnya kemarin (12/3).
Ummi menjelaskan, tiga kasus kematian bumil tersebut menunjukkan kesamaan ciri.
Yaitu, ditemukan indikasi terjadinya tekanan darah tinggi (preeklamsia). Namun, bidan tidak segera merujuknya.
Masalah itu, lanjut Ummi, harus segera diselesaikan. Sebab, keselamatan bumil sangat bergantung pada penanganan tenaga kesehatan sejak awal.
Dinkes pun mengevaluasi kinerja para bidan. Mereka diwajibkan lebih optimal dalam mendampingi bumil. Bidan harus intens mendampingi mereka.
Ummi mengungkap alasan penting. Kata dia, pencegahan kematian bumil sangat penting.
Angkat kematian ibu (AKI) merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Tingginya AKI menjadi catatan buruk bagi suatu daerah. Harus diperhatikan.
Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya itu menyatakan, dinkes telah bekerja sama dengan asosiasi profesi. Yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Asosiasi profesi tersebut digandeng untuk membentuk Satuan Tugas Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Satgas Penakib).
Tugas satgas itu ialah melakukan deteksi dini hingga merujuk bumil risti. Harapannya, AKI bisa ditekan.
"Kami berharap satgas ini bisa menurunkan AKI dan AKB (angka kematian bayi, Red)," kata Ummi.
Kepala Dinkes Gresik dr Nurul Dholam menambahkan, penurunan AKI dan AKB selalu menjadi atensi pemerintah. Jangan sampai ada kasus lagi. Apalagi kasus akibat kesalahan penanganan.
"Harus segera dievaluasi," tegasnya. (adi/c9/roz/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia