JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) segera melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desentralisasi pendidikanKepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemdikbud, Chairil Anwar Notodiputro mengungkapkan, langkah tersebut dilakukan karena banyaknya aturan yang tidak selaras dengan aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kita akan melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap seluruh peraturan perundangan yang terkait desentralisasi pendidikan
BACA JUGA: Bangun Learning School untuk Anak TKI di Sabah
Memang sudah sewajarnya, kebijakan pemerintah yang usianya di atas lima tahun harus dievaluasi,” ungkap Chairil di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (5/12).Tiga kementrian terkait langsung dengan evaluasi itu, yakni Kemdikbud, Kemendagri dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan&RB)
Dijelaskan Chairil, pengkajian dan evaluasi kebijakan ini terkait dengan masalah kurikulum, dan guru
BACA JUGA: Upah Guru Honorer Tidak Layak
Untuk permasalahan guru, juga akan dikaji dari sisi rekrutmen, pengerahan, penempatan, karier, dan standarisasi kompetensi guru“Karena ini juga dalam rangka memenuhi permintaan PGRI agar guru dikembalikan ke pusat atau disentralisasikan,” ujarnya.
Guru Besar Ilmu Statistik IPB ini menambahkan, dalam proses pengkajian ini KemenPAN&RB juga akan mengatur segala hal terkait rusan kepegawaian para guru dan tenaga pendidik lainnya
BACA JUGA: Akhir Tahun, Guru Mandi Duit
“Jika dulu yang mengatur daerah, dan pusat hanya mengatur sertifikasinyaKalau sekarang guru akan diatur semuanya oleh pemerintah pusat atau dinasionalkan,” jelasnya(cha/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Satpol Jaring 18 Siswa Bolos
Redaktur : Tim Redaksi