jpnn.com - JAKARTA - Indonesia, Malaysia dan Filipina menandatangani kerangka kerja untuk pengaturan kerja sama Trilateral. Ketiga negara di Kawasan ASEAN ini segera membicarakan masalah atau isu terkait keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama.
Dokumen kerja sama trilateral itu telah ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Bidang Operasi Angkatan Bersenjata Philipina, dan Wakil Sekretaris Keamanan Laut dan Divisi Kedaulatan Dewan Kemananan Nasional Perdana Menteri Malaysia di Park Lane Hotel, Kasablanca, Jakarta, tadi malam (14/7).
BACA JUGA: Novum PK Freddy Budiman hanya Muslihat Saja
Hal tersebut dilakukan setelah keputusan dari pertemuan ke-3 Joint Working Group (JWG) di bidang patroli maritime Trilateral di antara tiga negara yang dilaksanakan pada hari yang sama.
Kerangka ini dimaksudkan untuk mengoperasionalkan deklarasi bersama oleh para Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata dari Indonesia, Malaysia dan Filipina pada tindakan segera membicarakan isu/masalah keamanan di area maritim yang menjadi perhatian bersama, yang diadopsi pada 5 Mei 2016 di Yogyakarta.
BACA JUGA: Tersangka Vaksin Palsu Bertambah, 1 Dokter, 1 Bidan dan 1 Insinyur
Selain menyelesaikan kerangka tersebut, dalam pertemuan ke-3 JWG juga didiskusikan mengenai rincian dari Standard Operating Procedures (SOP) yang akan dilampirkan pada kerangka tersebut.
SOP ini berisi rincian dalam lingkup pengaturan operasional yang akan dilaksanakan oleh ketiga Negara tersebut sebagai tindakan segera/cepat untuk mengatasi masalah-masalah keamanan dalam area maritime yang menjadi perhatian bersama.
BACA JUGA: Jonan Tuding Pengkritiknya Tolol, Fahri Hamzah Berang
Menurut Kepala Bidang Penerangan Internasional Pusat Penerangan TNI, Kolonel Laut (P) Sultan Djanieb, kerja sama Trilateral ini bertujuan untuk memperkuat dan mengkoordinasikan patroli pada masing-masing daerah maritime di Indonesia, Malaysia dan Filipina melalui peningkatan komunikasi.
Selain itu, kedja sama pertukaran informasi dan intelijen, percepatan penempatan aset Angkatan Laut untuk respons yang cepat terhadap kapal-kapal yang berada dalam keadaan bahaya dan ancaman pada keselamatan manusia.
Ketiga ini juga sepakat untuk memelihara komunikasi secara berkala dan koordinasi dengan pusat komando maritim serta aset negara di pantai dari masing-masing negara.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Sekadar Tukar Posisi, tapi Tendang dari Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi