Tiga Pembangkit Luar Jawa Masuk Blue Book

JAKARTA- Rencana tiga pembangkit listrik di luar Jawa telah masuk dalam blue book pemerintah sebagai prioritas pembangunannyaPemerintah melalui Bappenas menganggarkan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt (MW) tahap kedua dengan menggunakan dana pinjaman asing.  Namun kalangan Komisi VII DPR meminta pemerintah memprioritaskan pengembang listrik swasta independent power producer/IPP) yang berpengalaman

BACA JUGA: Bulan Depan PLN Tender KP Batubara

Selain memiliki kemampuan mencari pendanaan, IPP mampu membangun pembangkit lebih murah dan cepat dibanding kontraktor asing.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Zulkieflimansyah mengatakan, pembangkit yang akan menggunakan dana pinjaman bilateral (government to government/G to G) itu antara lain PLTU Parit Baru erkapasitas 2x100  MW di Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, PLTU Takalar 2x100 MW di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, dan PLTA Batang Merangin 2x90 MW di Kabupaten Kerinci, Jambi.

Zulkiefli mengatakan rencana pemerintah menggunakan dana G to G untuk mendanai tiga proyek pembangkit listrik di luar Jawa itu tidak tepat, namun dia menyarankan perlu menggandeng IPP untuk menggarap proyek tersebut.  “Kalau memang ada IPP yang mampu mendanai proyek tersebut, kenapa tidakYang penting cepat dan investasinya murah,” katanya

BACA JUGA: Insentif Bagi Industri PC

Ketua Komite Tetap Pengembangan Energi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ali Herman Ibrahim menilai rencana pemerintah menggunakan pinjaman dana G to G untuk pembangunan pembangkit listrik di Tanah Air cukup wajarPemerintah berkepentingan agar memperoleh pendanaan yang murah untuk proyek tersebut.

“Swasta juga sebenarnya bisa melakukan hal serupa, apalagi UU No 30 Tahun 2009 tentang tenagalistrikan memungkinkan

BACA JUGA: Dorong Tumbuhnya Koperasi

Semua jadi terbuka,” ujar dia.Hanya saja Ali meminta pemerintah berhati-hati  saat memasukkan proyek listrik dalam blue book dengan pendanaan dari pinjaman luar negeri.  Pemerintah juga disarankan bersikap bijaksana dalam penggunaan dana G to G untuk kepentingan proyek infrastruktur kelistrikan di tanah air.

“Prinsipnya, siapa pun yang murah, itu yang mengerjakanKalau swasta nasional mampu menyiapkan dana dan kemudian membangun dengan investasi lebih murah serta cepat, kenapa tidak ditunjuk sebagai kontraktor,” jelas Ali Herman.Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Nasri Sebayang mengakui, PLTU Parit Baru dan Takalar masuk dalam blue book BappenasDia menyebutkan, Parit Baru belum ada IPP, sedangkan PLTU Takalar ada IPP dari Spanyol, tapi lokasinya berbeda dan tidak jalan.
“Untuk PLTA Batang Merangin ada IPP, tapi tidak jalan-jalanSampai kapan  harus ditunggu,” ujar dia, kemarin.

Karena itu, lanjut Nasri, PLN mengajukan proposal G to G ke Bappenas untuk memperoleh pinjaman lebih murah dan berjangka panjang“Kelemahannya, G to G akan membatasi peserta dari negara donorKami sedang mengusahakan jangan terlalu ketat,” kata dia.

Setelah mengembangkan proyek 10 ribu MW tahap pertama, pemerintah menggagas proyek 10 ribu MW tahap keduaTotal kebutuhan dana proyek 10 ribu MW tahap kedua untuk pembangkit dan transmisi sekitar USD 16,3 miliarPendanaan  PLN untuk proyek tersebut saat ini sudah aman sekitar USD 5,9 miliar.
Khusus untuk proyek Parit Baru, pada awal 2007, empat perusahaan Tiongkok sebenarnya telah menawarkan kontrak pembangunan PLTU parit Baru di Kalbar senilai USD 1,4 juta per megawatt (MW)

Keempat perusahaan itu adalah Dongfang Electric Corp, China National Technisal Import & Export Corporation (CNTIC), China International Trust and Investment Company (CITIC), dan China National Machinery Import and Export Corporation (CMC).Dana untuk pengembangan proyek itu rencananya berasal dari dana pinjaman Pemerintah Indonesia dari Pemerintah China (G-to-G loan) sebesar USD 93,5 juta saat Menko Perekonomian dijabat Aburizal Bakrie pada 2005(lum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelindo Investasikan Rp.12 Triliun