Dalam paparannya, Mendikbud M. Nuh mengatakan bahwa pihaknya memiliki program unggulan di jajaran unit utama yang dipimpin pejabat eselon 1. Total ada 31 program yang dirancang berdasarkan Inpres No 17/2012 tentang Percepatan Prioritas Nasional dan Gerakan Nasional Bersih Negeriku (GNBN).
Dari seluruh program tersebut, lanjut dia, ada tiga poin yang mendapatkan nilai merah (buruk) sampai pemantauan Desember ini. Program yang mendapatkan cap merah itu adalah pembangunan sistem informasi terkait dengan pemetaan lokasi sekolah (SD, SMP, SMA, dan madrasah).
Berikutnya adalah pembangunan tiga politeknik baru dan penguatan 38 perguruan tinggi (PT) kejuruan di pusat koridor ekonomi yang tidak jalan. Selain itu, revitalisasi 12 museum tidak berjalan. Revitalisasi ini mencakup renovasi, pengelolaan koleksi, penyajian/tata pamer, dan penguatan SDM.
Irjen Kemendikbud Haryono Umar menuturkan, pengawasan kinerja ini dijalankan oleh unit khusus di luar Itjen Kemendikbud. ’’Tim ini memantau terselenggaranya suatu program atau kinerja. Kalau kami pengawasan kinerja aparaturnya,’’ ujarnya tadi malam.
Haryono mengatakan, evaluasi internal yang memprediksi ada tiga poin merah itu belum tentu sama dengan rapor kementerian yang dikeluarkan UKP4. Meski memiliki tiga poin merah, Haryono mengatakan kinerja Kemendikbud selama 2012 lumayan bagus. Khususnya soal serapan anggaran.
Informasi yang dia himpun sementara, serapan anggaran di Kemendikbud sekitar 77 persen. Dalam APBN 2012, anggaran pokok Kemendikbud adalah Rp 64,35 triliun dan ditambah lagi Rp 14 triliun dalam APBN-P 2012.
’’Target kami sampai tutup tahun serapan anggaran Kemendikbud bisa 90 persen,’’ kata mantan pimpinan KPK itu. Target tersebut muncul karena pelaporan seluruh agenda kegiatan selama 2012 belum terkumpul semuanya. Sebagai kementerian dengan anggaran terbesar nomor tujuh, Haryono mengatakan serapan Kemendikbud tidak terlalu buruk.
Terkait program 2013, Haryono mengatakan jajarannya memiliki program unggulan baru. Yakni pembentukan satuan pengawas interen (SPI) di seluruh sattuan kerja (satker) Kemendikbud di daerah-daerah. Selain itu, juga seperti di kampus negeri, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), hingga balai-balai Kemendikbud di daerah lainnya.
Dengan adanya SPI ini, gelagat munculnya penyelewenangan dalam bentuk korupsi dan lainnya bisa dicegah secara dini. ’’Tetapi jika penyelewengannya sudah terjadi, ya diproses hukum,’’ katanya. Untuk menjalankan program ini, Itjen Kemendikbud hanya disuntik anggaran Rp 205 miliar. Haryono mengatakan anggaran di Itjen Kemendikbud tidak sampai satu persen dari anggaran Kemendikbud. ’’Tetapi yang penting kan kinerja untuk pencegahan penyelewengan jalan,’’ pungkasnya. (wan/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jawa Pos Serahkan SMPN 13 Padang
Redaktur : Tim Redaksi