JAKARTA- Kematian tiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia secara mencurigakan mendapat perhatian serius pemerintah. Beberapa kementerian terkait langsung mengutus tim untuk terbang ke negeri jiran tersebut.
Kemarin, tim Kemenlu sudah berada di Malaysia untuk bertemu pihak Rumah Sakit Port Dickson, tempat ketiga jenazah pertama kali diotopsi dan pihak Kepolisian Port Dickson, Negeri Sembilan. "Tim Kemenlu sudah berangkat kemarin sore (24/4). Hari ini (kemarin), tim sudah mulai bertugas. Mereka akan bertemu dengan pihak Rumah Sakit tempat ketiga TKI diotopsi dan pihak Kepolisian yang menangani kasus tersebut,"jelas Juru Bicara Kemenlu, Michael Tene, kemarin.
Tene menuturkan, tim yang berangkat beranggotakan lima orang. Personil tim Kemenlu tersebut berasal dari Direktorat Hukum dan Direktorat Perlindungan Warga Indonesia Kemenlu. Tim dipimpin seorang staf ahli Menlu. "Tim juga diperkuat oleh atase kepolisian dan pengacara KBRI di Malaysia," katanya.
Tim tersebut, lanjut dia, bertugas menghimpun informasi seputar dua hal. Yang pertama, terkait penyebab kematian para TKI asal NTB tersebut. Kedua, tim juga akan menelusuri dugaan bahwa ketiga TKI tersebut menjadi korban perdagangan organ tubuh manusia. "Jadi dua hal itu yang akan kita telusuri. Kita akan meminta kronologinya. Dari situ bisa mulai dihimpun informasi," lanjut Tene.
Ketika ditanya apakah tim Kemenlu sudah mendapat informasi sementara, Tene menuturkan, hingga saat ini, tim masih bekerja. Pihak Malaysia cukup kooperatif terkait penanganan kasus tersebut. "Biarkan tim bekerja dulu," ujarnya.
Soal rencana otopsi ulang, Tene mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dia memperoleh informasi bahwa otopsi akan dilakukan hari ini. "Rencananya besok (hari ini, Red). Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri. Semoga dengan otopsi ulang ini, bisa memberikan kejelasan apakah mereka memang menjadi korban perdagangan organ tubuh," imbuhnya.
Di bagian lain, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui unit teknisnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), telah mendapatkan izin persetujuan berupa pernyataan tertulis keluarga tiga TKI, untuk melakukan otopsi ulang.
Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat menuturkan, surat persetujuan keluarga diberikan kepada Kepala BP3TKI Mataram, Syahrum dan ditandatangani H Mastum selaku ayah TKI Herman (34) beralamat Dusun Pancor Kopong, Desa Pringgasela Selatan, Pringgasela, Lombok Timur, NTB serta Inaq Rupeni, ibu kandung TKI Abdul Kadir Jaelani (25) dengan alamat yang sama.
"Sementara untuk TKI Mad Nur (28) asal Dusun Gubuk Timur, Desa Pengadangan, Pringgasela, Lombok Timur, NTB ditandatangani oleh Inaq Abil yang juga ibu korban," jelasnya, kemarin.
Jumhur menuturkan, surat persetujuan otopsi ulang tersebut telah disampaikan ke Polda NTB kemarin. Otopsi dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari, yakni hari ini dan besok. Soal lokasi atau rumah sakit yang menangani otopsi, akan ditentukan pihak Polda NTB dan BP3TKI Mataram. "Selanjutnya soal penanganan otopsi, BNP2TKI akan menanggung biaya sepenuhnya," tambahnya.
Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Rusdi Basalamah kepada Jawa Pos menyebut jika persoalan ini sangat sensitif. Bila benar, akan berakibat pada memburuknya hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Padahal, moratorium pengiriman TKI baru saja dicabut.
Kalau sampai kabar perdagangan organ tubuh itu terjadi, perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja bisa merugi. Dia berharap dugaan-dugaan bisa segera diselesaikan. Caranya, piak-pihak terkait harus menghormati proses yang dilakukan pemerintah. "Tidak perlu disikapi reaktif dahulu supaya tak melebar kemana-mana," ujarnya.
Salah satu proses yang dimaksud Rusdi adalah menunggu kepastian hasil otopsi ulang. Dia berharap agar proses ini dilakukan secara cepat dan transparan. Disamping itu, dia sepakat kalau pemerintah Malaysia harus segera menjelaskan secara resmi dan terbuka tentang apa yang terjadi.
Kalau sampai benar terjadi jual beli organ tubuh, hal itu bakal menjadi pukulan telak bagi pemerintah. Sebab, persoalan yang menimpa TKI selalu saja terjadi. Menurutnya, kalau sistem dan regulasinya bagus, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. "Termasuk kasus apapun tidak harus disikapi reaktif," tuturnya.
Sayang, pihaknya tidak memiliki angka pasti berbagai kekerasam yang terjadi pada TKI di negeri Jiran. Yang pasti, melihat banyaknya animo TKI di Malaysia, kekerasan disana dipastikan masih cukup tinggi. Latar belakang kekerasan yang terjadi kepada tenaga kerja juga bermacam-macam.
Menkopolhukam Djoko Suyanto di Hotel Borobudur kemarin juga meminta agar dugaan-dugaan itu segera diakhiri. Apalagi, pemerintah masih melakukan penyelidikan terhadap kasus yang menimpa tiga TKI asal NTB tersebut. "Kejadiannya seperti apa, apakah benar mereka melakukan tindakan kriminal?" tanya dia.
Seperti diketahui, Polisi Diraja Malaysia beralasan kalau peluru yang bersarang di tubuh Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Nur itu karena mereka akan berbuat kriminal. Ketiganya membawa parang dan bermaksud menyerang aparat Malaysia.
Lebih lanjut Djoko menjelaskan kalau saat ini pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI sudah menangani kasus itu. Pihaknya juga sedang mengumpulkan informasi apakah protap Polisi Diraja Malaysia memang harus menembak seperti itu. "Itu akan ditanyakan juga," jelasnya.
Khusus untuk penjualan organ tubuh, Djoko meminta kepastian bukti. Dia sepakat kalau perlu curiga dengan kondisi jenazah yang disebut telah penuh jahitan. Dia berharap agar masyarakat tidak perlu marah dengan isu yang menimpa TKI supaya tidak salah langkah. (ken/dim/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jumlah Perusahaan Peduli K3 Terus Meningkat
Redaktur : Tim Redaksi