jpnn.com, JAKARTA - TikTok Indonesia berkomitmen memastikan integritas dan netralitas digital platformnya selama periode Pemilu 2024, melalui terciptanya ruang digital yang aman dan nyaman bagi komunitasnya.
Tujuan dari tindakan ini untuk memelihara keseimbangan antara ekspresi diri dan pertukaran gagasan kewarganegaraan tanpa menghambat proses kebebasan berpendapat selama berlangsungnya Pemilu.
BACA JUGA: Para ASN Bisa Langsung Terima Pensiunan, tak Perlu Urus Dokumen Lagi
Oleh karena itu, TikTok akan bertindak tegas dan menghapus semua konten yang mengandung misinformasi, disinformasi, dan hoaks maupun melanggar panduan komunitas di dalam platform.
Tim moderasi TikTok mampu memoderasi konten dalam lebih dari 70 bahasa, didukung oleh tim ahli yang mampu meninjau konten yang membutuhkan konteks lebih, seperti misinformasi.
BACA JUGA: ASEAN Foundation, TikTok, dan SAP Gelar Workshop Regional ASEAN SEDP 2.0
Selain itu, TikTok juga bekerja sama dengan lebih dari 15 organisasi pemeriksa fakta di seluruh dunia yang mampu meninjau konten dalam lebih dari 40 bahasa.
"TikTok berupaya memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna melalui konten yang autentik. Karena itu TikTok secara berkala mengambil tindakan tegas yang dibutuhkan untuk memastikan platform digitalnya bersih dari narasi yang tidak autentik. Ini hanyalah sebagian dari apa yang kami lakukan untuk menjaga integritas Pemilu yang akan datang," ujar Faris Mufid, Public Policy and Government Relations Manager, TikTok Indonesia pada Selasa (21/11).
BACA JUGA: Awas! BBM RON Rendah Bisa Merusak Kendaraan Berteknologi AI
"TikTok menyadari upaya menjaga integritas Pemilu tidak bisa dilakukan sendiri dan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk dalam hal ini pengguna. Karena itu, kami bekerja sama dengan MAFINDO, Perludem dan AFP dalam melakukan pengecekan fakta. Di sisi lain kami juga bekerja sama dengan KPU Indonesia untuk menyebarkan informasi tepercaya melalui Pusat Informasi Pemilu kami," imbuh Outreach and Partnerships, Trust and Safety, TikTok Indonesia Anbar Jayadi.
Selain itu, TikTok juga menerapkan pelarangan fitur promosi atau iklan bagi akun pemerintah, politikus, dan partai politik (Government, Politician and Political Party Accounts/GPPPA).
TikTok melarang kreator untuk melakukan promosi secara individu (self-promoted), pemberian dan penerimaan gift, memberi atau menerima donasi, dan kampanye yang berkaitan dengan politik.
Pembatasan fitur promosi atau iklan ini dilakukan TikTok untuk mencegah tindakan terkoordinasi yang mempengaruhi opini publik secara negatif.
Jika sebuah akun telah telah terbukti melakukan pelanggaran berulang kali terkait kegiatan promosi atau iklan politik maupun penyebaran konten yang mengandung misinformasi, disinformasi, maupun hoaks, TikTok akan menghapus akun tersebut.(chi/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Yessy Artada