jpnn.com, JAKARTA - Tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI agar merevisi Keputusan Nomor 57 tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan KPU DKI Nomor 49 Tahun 2017.
Keputusan KPU DKI Nomor 49 mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 putaran kedua.
BACA JUGA: Ahok: Cagub Gak Bisa Pecat Gubernur
Ace Hasan Syadzily selaku Sekretaris tim pemenangan Ahok-Djarot mengatakan, sebelum dikeluarkannya Keputusan KPU DKI Nomor 57, pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) masih bisa menggunakan hak suara dengan membawa surat keterangan (suket) disertai kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK).
Namun, Ace menyatakan, ketentuan itu berubah di dalam Keputusan KPU DKI Nomor 57. Pasalnya, pemilih bisa datang ke tempat pemungutan suara hanya dengan menunjukkan suket dan e-KTP, tanpa membawa KK asli.
BACA JUGA: Tim Ahok-Djarot Beri Honor Ke Ketua KPUD dan Bawaslu
"Kami meminta KK tetap disertakan. Kalau tidak disertai KK asli bisa memperbesar potensi kecurangan," kata Ace dalam konferensi pers di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (31/3).
Wakil Sekjen DPP Golkar itu menjelaskan, permasalahan suket terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama. Saat itu, jumlah suket tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
BACA JUGA: Tamasya Al Maidah untuk Mengawasi Pilkada DKI
Ace mengaku mendapatkan informasi bahwa Dinas Dukcapil menerbitkan sekitar 80 ribu suket. "Ada kontradiksi, ditemukan ada 240 ribu suket, entah siapa yang keluarkan," ucapnya.
Menurut Ace, dengan menunjukan suket, e-KTP, dan KK asli, bisa mencegah pemilih yang bukan merupakan warga Jakarta.
“Kami minta KPU DKI revisi kembali tentang suket, harus disertai KTP elektronik dan KK asli," ujarnya.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandi Ingin Buat Bioskop Rakyat, Ahok: Kami Udah Bikin
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar