TIMIKA – Menjelang dicabutnya moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah pada Maret 2012, Tim Cenderawasih akan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempercepat realisasi pemekaran PPT. Tim Cenderawasih dibentuk Tim Pemekaran Papua Tengah (PPT) di Jakarta.
Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Tim Pemekaran PPT, Dr Hironimus Taime, SE MBA saat menghubungi Radar Timika (group JPNN), Rabu (11/1) melalui telepon selulernya. Kata Hironimus, PPT akan jadi tahun 2012, karena ini terkait moratorium pemekaran daerah yang akan berakhir bulan Maret 2012, sementara grand design pemerintah pusat menerangkan tahun 2010-2015 PPT menjadi prioritas menjadi daerah otonom baru.
Selanjutnya tahun 2016-2021 akan dilakukan pemekaran untuk daerah Papua Selatan, tahun 2021-2025 pemekaran untuk daerah Papua Barat Daya dan Pegunungan Tengah, sementara tahun 2026-2030 baru Papua Utara, pecahan dari Papua Tengah.
“Karena status moratorium akan dicabut oleh presiden, maka saat ini Tim Cenderawasih yang dibentuk di Jakarta, sudah menyiapkan surat yang diajukan kepada presiden untuk pencabutan dan percepatan pembahasan undang-undang tentang PPT,” terang Hiro.
Lanjut Hiro, surat yang akan diajukan tertanggal 4 Januari 2012, ditujukan kepada Presiden SBY dengan tembusan Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menkopolkam, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala BAIS, Ketua Komisi I DPD RI, Ketua Komisi II DPD RI, Dirjen Otonomi Daerah, Kepala Staf TNI (AU, AD dan AL), serta instansi lainnya di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Mimika.
“Inti surat tersebut adalah Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah tidak pernah diam untuk melengkapi berkas yang ada, walaupun ada kendala teknis,” ujarnya.
Dia sebutkan kendala teknis itu diantaranya belum adanya SK dari MRP dan dari gubernur. Selain itu juga belum ada surat dukungan dari Bupati dan DPRD Kabupaten Nabire dan Kabupaten Biak. “Ini dikarenakan, mereka masih berpegang teguh terhadap ibu kota (provinsi PPT) di tempat mereka masing-masing. Tetapi perlu diketahui, bahwa dokumen yang sudah masuk, bahwa pemerintah pusat sudah mengakui untuk ibukota Papua Tengah ada di Timika. Ini sudah dikaji berdasarkan kajian akademis dan kajian strategis lainnya,” papar dia.
Kajian strategis itu, lanjut Hiro, mengenai ketahanan nasional, bahwa posisi Papua sampai saat ini sudah ada di pantai utara, sementara untuk di daerah pegunungan atau Papua selatan, belum. Sehingga kata dia, Timika menjadi daerah yang tepat sebagai ibukota Papua Tengah. Oleh sebab itu, pihaknya meminta dukungan dari masyarakat, TNI dan Polri di Mimika untuk menyambut kehadiran PPT dengan ibukota di Timika. “Diusahakan tahun ini juga pemekaran PPT sudah jadi, karena tahun 2014 agendanya adalah persiapan pemilihan legislatif dan presiden, jadi itu tidak mungkin,” jelasnya.
Menjelang pencabutan moratorium pemekaran daerah, Hiro mengharapkan tim pemekaran PPT yang sudah bekerja selama ini untuk merapikan barisan, begitu juga Pemda, DPRD dan tokoh masyarakat, agar bahu membahu memberikan dukungan untuk menuntaskan agenda PPT tahun ini. (upg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KM 93 Tol Cipularang Kembali Makan Korban
Redaktur : Tim Redaksi