jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyebut kondisi Indonesia saat ini dalam tahap kritis terkait COVID-19.
Sebab, angka kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia telah menembus satu juta.
BACA JUGA: Menkes Mau Pakai Data KPU, Ahli Epidemiologi: Orang Meninggal juga Divaksinasi dong?
Selain itu, kata dia, angka kasus aktif di Indonesia telah mencapai 20 persen dari akumulasi pasien positif COVID-19 yang tercatat.
Angka kasus aktif di Indonesia itu jauh melampaui standar organisasi kesehatan dunia atau WHO sebesar lima persen.
BACA JUGA: Keraguan Ahli Epidemiologi soal Covid-19 Bakal Hilang Setahun Pascavaksinasi
"Artinya saat ini Indonesia masuk pada kondisi yang sangat kritis. Banyak ahli epidemiologi menyampaikan analisa, situasi akan makin berat dalam dua hingga lima bulan ke depan jika kedisplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik," kata Sukamta dalam keterangan resminya kepada awak media, Kamis (28/1).
Lebih lanjut, kata Sukamta, situasi ke depan selama pandemi akan makin sulit dikendalikan.
BACA JUGA: Prajurit TNI Tewas di Tangan KKB, Sukamta PKS: Kami Berharap Prabowo Subianto Bergerak
Menurutnya, hal itu lantaran kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mencontohkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pernah dilakukan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini berjalan, terlhat tidak mampu membuat masyarakat makin disiplin protokol kesehatan.
Selama ini, kata dia, evaluasi pemerintah atas kebijakan PSBB dan PPKM cenderung menyudutkan publik atas kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia.
"Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi sebut Indonesia enggak disiplin masyarakatnya, sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang. Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat," kata anggota Tim COVID-19 Fraksi PKS itu.
Menurut Sukamta, semestinya pemerintah menjelaskan secara terperinci alasan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin.
Misalnya pemerintah secara transparan menyampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi.
Pemerintah, kata dia, tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini mengalami lonjakan kasus COVID-19 sebagai pembanding untuk mendapat pengertian dari masyarakat.
"Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan. Yang tiba-tiba muncul belum lama ini pernyataan Menkes pemerintah salah sasaran soal testing COVID-19. Juga pernyataan Presiden (Joko Widodo, red), yang mengakui sulit terapkan kebijakan gas dan rem. Setelah pandemi berjalan hampir satu tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi," beber dia.
Sukamta lantas memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat COVID-19 di negaranya yang menyentuh angka 100 ribu.
Tindakan itu, menurut Sukamta, patut dipuji dari seorang pemimpin.
"Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat COVID-19 lebih banyak untuk menyatakan minta maaf. Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi," kata Pak Sukamta. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan