jpnn.com - PROBOLINGGO – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) mendorong jajaran Pemerintahan Desa untuk ikut berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di tingkat desa.
Salah satu cara yang dilakukan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri ialah melakukan monitoring dan evaluasi ke Desa Dringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
BACA JUGA: Tekan Laju Inflasi, Ganjar Jaga Harga Kebutuhan Bahan Pokok Menjelang Ramadan
Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan memimpin Tim Ditjen Bina Pemdes dalam kunjungannya ke Kantor Desa Dringu pada Selasa (7/3).
Hadir juga Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemdes Murtono.
BACA JUGA: Ditjen Bina Pemdes Gelar Vaksinasi Booster Kepada Para Pegawai, Pak Dirjen Ikut
Hoiruddin Hasibuan bersama rombongan melakukan diskusi dan mendengarkan masukan guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi oleh desa.
"Tadi kita (Tim Ditjen Bina Pemdes) disambut oleh Pak Camat dan seluruh perangkat Desa Dringu. Tadi kita sudah diskusi seperti tujuan kita diawal datang adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana desa-desa yang terpilih salah satunya Desa Dringu ini," ujar Hoiruddin Hasibuan.
BACA JUGA: Ini Pesan Penting Dirjen Bina Pemdes pada Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
“Tadi banyak masukan yang kita terima baik dari Pak Camat, Kepala Desa, dan seluruh unsur perangkat desa," sambung Hoiruddin.
Lebih lanjut Hoiruddin Hasibuan menjelaskan, secara umum pemerintahan di Desa Dringu berjalan dengan baik dan mempunyai potensi yang bagus di sektor pertanian khususnya bawang, sehingga hal tersebut perlu dikembangkan dan tingkatkan. Di sisi lain Desa Dringu menghadapi masalah utama yaitu banjir.
"Tadi Pak Camat menyampaikan permasalahan-permasalahan salah satunya adalah banjir. Kita berupaya mengatasi masalah ini dan hari ini dari PU provinsi sedang melaksanakan sosialisasi pada masyarakat, terkait dengan akan dilakukan normalisasi sungai. Ini penting agar semua tahu dan saling mendukung," ungkap Hoiruddin Hasibuan.
Pada kesempatan tersebut, Hoiruddin Hasibuan memberikan arahan kepada Camat dan Kades Dringu agar membuat surat permohonan resmi kepada pemerintah pusat, untuk ditindak lanjuti oleh kementerian terkait.
“Kemudian masalah lain adalah pengembangan perekonomian desa. Jadi, kita akan bawa ke pusat, secara resmi saya minta ke Camat agar kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh warga itu secara resmi dibuat surat formal, sehingga ketika kita berdiskusi dengan kementerian lain di pusat baik PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian, ada dasarnya,” pungkas Hoiruddin Hasibuan. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu