jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menduga ada kelompok partisan yang bermain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Ini terkait munculnya nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada soal Ujian Nasional tingkat SMU.
"Ini semakin menguatkan dugaan adanya kelompok politik tertentu yang sedang menjalankan operasi sistematis memengaruhi pemilih pemula melalui dunia pendidikan," kata Said di Jakarta, Rabu (16/4).
BACA JUGA: Prediksikan Jokowi Hanya Akan Bertahan 18 Bulan
Nama mantan Wali Kota Solo yang akan diusung sebagai capres dari PDI Perjuangan itu, kata Said, di hari pertama ujian nasional tingkat SMU muncul pada soal ujian pelajaran Bahasa Indonesia.
Kemudian di hari kedua, digambarkan keberhasilan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari Gubernur DKI Jakarta dalam soal mata pelajaran Sosiologi. Dan hari ketiga, Rabu, para siswa diperkenalkan dengan Jokowi dalam soal Bahasa Inggris.
BACA JUGA: Petinggi PPP tak Kompak soal Kabar Pemecatan
"Jadi ini benar-benar keterlaluan sekali. Bisa disebut sebagai bentuk brainwashing. Ada upaya mencuci otak para siswa. Secara tidak langsung para siswa sedang dipengaruhi pikirannya untuk selalu mengingat Jokowi dalam masa pencapresan ini," katanya.
Kondisi ini menurut Said, sangat tidak bisa dibiarkan. Karena demi mendukung seseorang mencapai puncak kekuasaan, lembaga pendidikan pun dikorbankan. Padahal dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah ditegaskan, lembaga pendidikan harus benar-benar steril dari kepentingan politik.
BACA JUGA: Dipecat PPP, Suharso: Mekanismenya Salah
"Harus diusut betul siapa aktor intelektualnya. Semakin sulit bagi kita untuk mengatakan tidak ada kaitan antara soal ujian yang memuat profil, program, dan foto Jokowi itu dengan persoalan Pilpres. Diduga kuat ini memang sudah di-setting. Pembuat soal tahu betul bahwa pelaksanaan UN waktunya bersamaan dengan momentum pencapresan," katanya.
Sebagai langkah pertama, Said mendesak mendikbud harus secepatnya menggelar sidang etik yang bersifat terbuka terhadap tim penyusun soal UN.
"Rakyat harus diberi kesempatan mengetahui secara pasti siapa sesungguhnya tim penyusun soal itu, apa motif mereka, dan siapa aktor intelektual yang memerintahkan mereka," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Pecat Waketum dan Empat Ketua DPW
Redaktur : Tim Redaksi