Tim Penyusun LKS Harus Orang Pilihan

Senin, 01 Oktober 2012 – 21:19 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar berharap tim penyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) ditempati oleh orang-orang yang telah teruji komitmen moralnya. Dengan menempatkan orang-orang yang telah teruji tersebut diharapkan konten porno di buku LKS tidak ada lagi.

"Tidak semua orang bisa menjadi tim penulis LKS. Sistem seleksi bagi penulis harus diberlakukan secara tepat dan ketat," kata Raihan Iskandar, Senin (1/10), merespon ditemukan lagi konten pornografi di buku pengayaan Olahraga dan Kesegaran Jasmani LKS, SD kelas 5 yang beredar di Kota Batam.

"Kata-kata di dalam LKS tersebut sangat vulgar dan sangat tidak pantas dicantumkan di buku sekolah," tegas anggota DPR RI dari Dapil Aceh itu.

Sebelumnya, dunia pendidikan dikejutkan dengan ditemukannya foto artis porno dari Jepang di LKS bahasa Inggris kelas 3 SMP di SMP Islam Brawijaya Mojokerto, dan cerita tentang isteri simpanan dan konten ajaran komunis pada buku sekolah.

Selain itu, politisi PKS itu juga mendesak pemerintah segera menarik buku-buku tersebut dari peredaran dan membentuk tim investigasi guna menyelidiki buku-buku yang saat ini dipakai di seluruh sekolah di Indonesia.

"Saya mendesak agar pemerintah menarik buku tersebut dari peredaran dan bentuklah sesegera mungkin tim investigasi untuk menyelidiki buku-buku sekolah mana saja yang mengandung konten-konten yang tidak pantas," harapnya.

Bersamaan dengan itu, dia minta dihidupkan kembali instansi-instansi di daerah seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk mengawasi konten buku-buku sekolah.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh itu juga berharap, pemda dengan dinas pendidikan setempat agar lebih proaktif tampil ke depan karena sekarang ada Otonomi Daerah sehingga Pemda punya kewenangan untuk menginvestigasi dan mengawasi penerbitan buku-buku sekolah.

"Saat ini Kemendikbud sedang mengevaluasi kurikulum pendidikan nasional 2006 untuk menyusun kurikulum pendidikan nasional baru yang akan diberlakukan tahun 2013. Kurikulum tersebut akan menjadi acuan bagi daerah sehingga tidak terjadi lagi kecolongan-kecolongan seperti ini," sarannya.

Sedangkan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud dan pihak-pihak terkait, harus membuat kurikulum nasional yang berjangka panjang dan komprehensif yang di dalamnya mencakup panduan standar pembuatan buku-buku sekolah. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahli Pajak dan Akuntansi Dibutuhkan, Usakti Siapkan Program D3

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler