jpnn.com - KOMITMEN siap kalah yang dilontarkan pasangan calon dan para pendukungnya benar-benar diuji dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) kali ini. Dengan perolehan suara yang cukup ketat, kubu yang dinyatakan kalah harus punya sikap ekstralegawa.
Mayoritas quick count alias hitung cepat lembaga survei telah menunjukkan kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Namun, juga berdasar hitung cepat lembaga penyigi suara, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masih yakin bahwa kemenangannya di depan mata.
BACA JUGA: Goenawan Mohamad Tak Takut Andai Didatangi Prabowo
Dengan klaim kemenangan masing-masing kandidat, hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang paling lambat diumumkan 22 Juli mendatang menjadi penting dan ditunggu-tunggu. Namun, bukan hasilnya saja yang penting.
BACA JUGA: KPK Ingin Kursi Busyro Dikosongkan
Penghitungan suara di setiap jenjang rekapitulasi pun menjadi lebih utama. Dengan proses yang transparan, setiap pasangan calon dan pendukungnya diharapkan bisa ikhlas menerima. Apa pun hasilnya.
Prabowo Subianto menyatakan akan tetap berpegang kepada komitmen untuk menghormati apa pun keputusan rakyat. Dalam rekaman wawancara dengan BBC Indonesia, Jumat malam 12/7) Prabowo memastikan komitmennya tersebut.
BACA JUGA: Gaji Ketua MK dan MA Harus Beda
’’Saya berkali-kali ngomong. Sejak pendaftaran di KPU, saat dapat nomor urut, saat deklarasi kampanye, apa pun keputusan rakyat saya hormati,’’ ujarnya.
Menurut Prabowo, dirinya tidak pernah berhenti menyatakan itu. Selama kampanye pun dia tidak pernah lupa menyampaikan poin penghormatannya kepada suara rakyat. Prabowo menegaskan bahwa jabatan presiden bukanlah tujuan. Yang utama ialah mengemban amanat rakyat melalui jabatan tersebut. Karena itu, segala proses harus dipastikan melalui hukum yang berlaku.
’
’Kalau terbukti secara hukum saya kalah, tentunya saya hormati. Saya tidak mau terima mandat kalau mandat itu tidak sah. Tetapi, sebaliknya, kalau ada rekayasa untuk tidak menghormati bukti hukum, ya itu yang saya tidak akan terima,’’ tegasnya.
Tjahjo Kumolo, ketua Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK, juga menegaskan komitmen siap menang dan siap kalah. Hal tersebut, menurut dia, tidak perlu diperdebatkan karena sudah menjadi hal biasa dalam kompetisi.
Namun, dia menambahkan bahwa saat ini ada hal penting yang membutuhkan lebih banyak perhatian. Yaitu, pengamanan suara dukungan pemilih kepada Jokowi-JK dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke pusat.
Sebab, kata dia, suara yang tergambar dalam hasil quick count sejumlah lembaga, termasuk real count, yang dilakukan tim pemenangan adalah amanat rakyat yang harus dijaga. ’’Ini yang sekarang kami konsentrasikan. Relawan kami kembali kami kerahkan untuk melakukan pengawasan,’’ ujar Tjahjo.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sesaat setelah pencoblosan pada 9 Juli lalu menegaskan pentingnya menjaga komitmen siap menang siap kalah. Saat itu, di kediamannya, Mega menyatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan imbauan kepada para pendukung untuk menahan diri merayakan kemenangan.
Hasyim Muzadi, pengarah Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK, pun memberikan penekanan bahwa kunci mengendurkan ketegangan di tingkat elite beberapa waktu terakhir adalah kesabaran para kontestan untuk menunggu keputusan resmi KPU. ’’Sebenarnya tim sukses pasangan capres-cawapres tidak perlu berhadap-hadapan. Apalagi karena berita di televisi terkait hasil quick count,” kata Hasyim.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga kembali memberikan imbauan terkait dengan pengawasan perhitungan suara di KPU. Untuk memastikan proses rekapitulasi suara berlangsung lancar, SBY pada Jumat (11/7) menghubungi Ketua KPU Husni Kamil Manik melalui telepon. Dalam pembicaraan tersebut, dia memberikan saran kepada KPU agar melibatkan dua pasangan capres-cawapres dalam proses tersebut.
Sebab, kata SBY, sekalipun kedua pasangan calon itu telah berjanji ikut menjaga keamanan dan ketertiban penghitungan suara oleh KPU, pihaknya menyadari persoalannya tidak sesederhana itu. Potensi konflik masih ada.
’’Nanti ada opini di sana sini. Misalnya, perhitungan KPU memenangkan pasangan mana pun dianggap oleh yang kalah tidak kredibel dan bahkan mengancam akan ada aksi rakyat. Karena itu, saya memiliki saran agar KPU mengajak, mengundang, melibatkan kedua pasangan untuk ikut mengawasi perhitungan yang dilakukan KPU sejak awal,’’ kata SBY kepada Husni dalam video YouTube yang diunggah di akun Twitter SBY, @SBYudhoyono.
SBY melanjutkan, hal itu penting untuk meminimalkan konflik pasca pengumuman hasil real count oleh KPU pada 22 Juli mendatang. Selain itu, hal tersebut membuktikan bahwa penghitungan suara oleh KPU berlangsung transparan dan akuntabel. Dengan begitu, saat pengumuman hasil real count, dua pasangan diharapkan mampu menerima hasilnya dengan lapang dada.
Dalam penghitungan suara, netralitas kepala daerah juga menjadi penting. Mendagri telah membuat surat edaran yang meminta kepala daerah tidak memengaruhi hasil rekapitulasi suara di daerahnya.
’’Saya berharap bahwa kepala daerah dan wakilnya dapat menjalani tugas di koridornya,’’ kata Kapuspen Kemendagri Didik Suprayitno kemarin.
Hingga kini, belum ada laporan dari masyarakat, baik kepada Kemendagri maupun kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tentang dugaan keterlibatan kepala daerah dalam proses rekapitulasi suara.
’’Itu berarti memang tidak ada yang macam-macam. Kita mengharapkan lancar dan sesuai dengan rencana kegiatan,’’ tuturnya. (bay/dyn/ken/dod/c4/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Dilarang Kirim dan Terima Parcel
Redaktur : Tim Redaksi