jpnn.com, JAKARTA - Tim pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mempertanyakan keseriusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menjalankan keputusan rapat menyangkut data pemilih.
Wakil Ketua Tim Data dan Saksi Anies-Sandi, Ahmad Sulhy mengatakan, pada awal April lalu, KPU DKI, tim sukses (timses) kandidat serta stakeholder menggelar rapat menyangkut data pemilih. Rapat yang digelar beberapa kali itu membahas berbagai persoalan. Seperti persiapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), temuan data bermasalah, tindak lanjut hingga sinkronisasi.
BACA JUGA: Ini Dia Cagub Pilihan Warga Jakarta Versi Suvei FSI
Dia menambahkan, pada rapat yang digelar 1-4 April, kemudian dilanjutkan 7 dan 10 April 2017 itu ada beberapa keputusan yang disahkan KPU DKI Jakarta berdasarkan kesepakatan bersama. "Namun hingga sekarang belum semua dilakukan KPU DKI," kata Ahmad Sulhy di Jakarta, Jumat (14/4).
Dia mengatakan, salah satu hal krusial yang disoroti adalah terkait pemberian salinan DPT yang telah ditandai atau diarsir yang merupakan buah dari temuan atas pemilih ganda dan bermasalah.
BACA JUGA: 91,3 Persen Non Muslim Pilih Ahok-Djarot
"Padahal, sekarang form C6 (surat pemberitahuan kepada pemilih, red) sedang didistribusikan. Kami baru menerima sebagian salinan DPT yang sudah diarsir," paparnya.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, hal tersebut menjadi riskan dalam pemungutan suara putaran kedua 19 April mendatang. Sebab, timses tidak bisa mengontrol pendistribusian C6, apakah telah diberikan kepada pemilih yang berhak atau salah sasaran. "Bisa jadi KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) juga salah mendistribusikan C6, " ucapnya.
BACA JUGA: Survei LSI Denny JA: Selisih Suara 8,7 Persen
Timses Anies-Sandi juga mempertanyakan keseriusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI dalam menyerahkan salinan daftar warga daerah yang datang ke ibu kota. "Surat keterangan pindah datang dari Dukcapil satu nama pun belum sama sekali kami terima. Ini juga sama riskannya," ungkap eks aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Pihaknya hanya ingin mengingatkan bahwa kerja KPU maupun instansi terkait harus dikontrol sebagai wujud jalannya demokrasi, karena ada check and balance. "Apalagi, keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama," ucap Sulhy. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Anies Anggap Saya sebagai Orang Tuanya
Redaktur & Reporter : Boy