jpnn.com, BANDUNG - Peningkatan aksesibilitas dan kesempatan belajar menjadi fokus utama pembangunan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Angka Partisipasi Kasar (APK) Jabar yang menjadi tolok ukur aksesibilitas pendidikan masih berada di angka 83,81 persen pada 2018. Artinya, masih ada anak Jabar yg belum mendapatkan akses pendidikan.
BACA JUGA: Disparbud Gelar Kegiatan Aksi Sadar Wisata di Majalengka
Maka itu, Pemda Provinsi Jabar via Disdik Jabar melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya dengan menggulirkan program Gratis Iuran Bulanan. Program tersebut berlaku di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar.
“Ada 759.128 peserta didik di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar. Dan pada Tahun Ajaran (TA) 2020 bebas iuran bulanan. Anggaran untuk setiap siswa per tahunnya berada dikisar Rp 1,4juta-Rp 1,9juta yang akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2020,” kata Kepala Disdik Jabar Dewi Sartika di Kota Bandung, Kamis (28/11/19).
BACA JUGA: 110 Patriot Desa Siap Bertugas
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 4.146 SMA/SMK/SLB Swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA). Menurut Dewi, BPMU sudah berjalan untuk meringankan biaya operasional sekolah swasta dan MA.
“Jumlah siswa SMA/SMK/SLB Swasta yang mendapat bantuan 1.076.298. Sedangkan, siswa MA berjumlah 226.069 orang. Besaran dana bantuan setiap siswa per tahunnya pada 2020 adalah Rp 550ribu. Besaran itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 500ribu/siswa/tahun,” ucapnya.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Ketuk Palu APBD TA 2020
Sebelum dua program itu disetujui DPR Daerah Jabar, kata Dewi, Disdik Jabar pun menjamin akses pendidikan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, tetapi bersekolah di SMA/SMK Swasta.
Disdik Jabar memberikan bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun bagi setiap siswa. “Instruksi Pak Gubernur, kami harus memastikan siswa siswi yang mendaftar lewat PPDB berasal dari KETM, jika tidak keterima di SMA Negeri, dipastikan bersekolah di swasta,” kata Dewi.
Dewi memastikan bahwa sederet program tersebut –yang berkaitan dengan bantuan biaya sekolah—tidak mengganggu pembangunan pendidikan di kegiatan-kegiatan lainnya.
“Sebelumnya, kami melakukan efisiensi anggaran. Setelah itu, kami mulai mematangkan rencana gratis iuran bulanan. Dan setelah lima tahun, akhirnya program tersebut terealisasi. Tentu ini kabar baik untuk orang tua dan semua siswa di Jabar,” ucapnya.
“Di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Wagub Uu, kami berkomitmen meningkatkan akses dan kesempatan belajar untuk semua anak. Sebab, semua akan berhak bersekolah, dan semua anak berhak menjadi juara,” kata Dewi melanjutkan.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan bahwa program Gratis Iuran Bulanan sudah disetujui oleh DPR Daerah Jabar. Menurut dia, pihaknya lebih dulu memangkas dana hibah dan anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) guna merealisasikan program tersebut.
“RAPBD sudah diketok palu tinggal dievalusasi oleh Kemendagri, salah satu highlight terbesar bisa dimulainya SPP kalau istilah dulu, sekarang namanya iuran bulanan peserta didik (IDPD) untuk SMA dan SMK negeri,” kata Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (28/11/19).
“Ya semuanya yang paling besar itu mengencangkan ikat pinggang di hibah bansos. Tapi saya posting kan SPJ perjalanan dinas sampai Rp 150 miliar itu kita kurangi untuk PNS supaya keberpihakan untuk pelayanan dasar ini hadir di Jabar,” imbuhnya.
Emil –demikian Ridwan Kamil disapa—menyatakan, efisiensi anggaran perlu dilakukan karena program Gratis Iuran Bulanan memerlukan anggaran sekira Rp 1,4triliun.
“Anggarannya kan besar kecilnya relatif. Ini kan hasil menghemat dana hibah bansos, dulu hibah bansos banyak sekali sekarang kita cukupkan efisienkan secukupnya,” ucapnya. (*)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi