jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Perhubungan mengeluarkan lima peraturan baru untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Kelima peraturan tersebut yakni, Peraturan Menteri (PM) Nomor 25 tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan.
Kemudian PM 27 Tahun 2016 tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan, PM 28 Tahun 2016, tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket.
BACA JUGA: Waktunya Fahri Buktikan Idealismenya
PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, dan PM 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan.
“Salah satu fokus kerja Menteri Perhubungan Ignasius Jonan adalah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi. Dengan adanya lima PM baru ini diharapkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan semakin meningkat,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan J. A. Barata, Selasa (5/4).
BACA JUGA: Begini lah Ciri-ciri Partai Modern
Setelah penumpang naik ke kapal, sambung Barata, operator kapal wajib menghitung kembali jumlah penumpang untuk menyesuaikannya dengan daftar penumpang yang ada. Selanjutnya, pelaksanaan rekapitulasi daftar manifes menjadi tanggung jawab nakhoda kapal.
"Dan rekapitulasi itu yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar. Sedangkan bagi penumpang dengan kendaraan, pengemudi wajib mengisi formulir daftar penumpang yang dibawa sebelum membeli tiket," tandas Barata. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Mabes Polri Proses Anggota Densus yang Bunuh Siyono
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baca Nih...Nasihat Mahyudin Kepada Siswa Labschool
Redaktur : Tim Redaksi