Tingkatkan Kualitas Layanan Dasar, Kepala BSKDN Ungkap Peran Strategis JFAK

Kamis, 05 September 2024 – 07:23 WIB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo di acara Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) untuk Peningkatan Layanan Dasar di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (4/9). Foto: Humas BSKDN

jpnn.com - AMBON - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya peran strategis Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dalam meningkatkan kualitas layanan dasar di daerah.

Yusharto mengatakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam kegiatan Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) untuk Peningkatan Layanan Dasar di Kantor Gubernur Maluku pada Rabu, 4 September 2024.

BACA JUGA: Inilah Salah Satu Cara BSKDN Kemendagri Tingkatkan Publikasi Inovasi Daerah

"Diperlukan alternatif solusi yang inovatif, yang mempunyai nilai kebaruan untuk permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, melalui saran kebijakan yang memuat unsur-unsur inovatif dari para analis kebijakan," kata Yusharto Huntoyungo.

Yusharto menyampaikan, selaku instansi pembina, Kemendagri telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperkuat peran strategis JFAK di daerah.

BACA JUGA: Kepala BSKDN: Efektivitas & Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Harus jadi Prioritas

Upaya tersebut meliputi perencanaan pengembangan daerah hingga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pembinaan internal JFAK di lingkungan Pemda.

"Kami sangat senang dengan adanya kerja sama dengan SKALA (program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang akan meng-cover 10 provinsi untuk dilakukan pembinaan," ungkapnya.

BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Libatkan Pakar Analisis Variabel & Indikator Penilaian Kota Bersih

Lebih lanjut Yusharto mengatakan, peran JFAK di daerah harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah (pemda) dan memberikan rekomendasi yang inovatif dan aplikatif dari identifikasi masalah tersebut.

Dalam hal ini, JFAK dituntut dapat memberikan kontribusi pada setiap tahapan pengambilan kebijakan di daerah, dimulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan hingga evaluasi kebijakan.

Untuk itu, Yusharto menegaskan peran JFAK di daerah sangat penting guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan dasar yang diterima oleh masyarakat.

Sejalan dengan itu, Yusharto juga mengapresiasi SKALA yang telah mendukung pembinaan JFAK di daerah melalui kegiatan lokakarya dalam bentuk policy brief.

Dia berharap, upaya dapat meningkatkan kompetensi JFAK dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

"Para analis kebijakan di setiap perangkat daerah ini akan terus terlibat melihat efektif tidaknya implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan hingga melakukan evaluasi kebijakan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto mengatakan guna meningkatkan peran JFAK dalam membantu penyusunan kebijakan yang inovatif, ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, yakni JFAK harus memahami tugas dan fungsi yang diembannya, mengenali kepakaran yang dimiliki dan dibutuhkan oleh instansi.

Selain itu, mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang dihadapkan dan dibutuhkan oleh organisasi atau pimpinan, serta membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain atau pemangku kepentingan terkait.

"Untuk itu, sangat dibutuhkan keahlian dari para JFAK untuk bisa merumuskan masalah dengan benar, sehingga kualitas kebijakan dapat terus meningkat. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini yang mudah-mudahan ke depannya para JFAK akan lebih inovatif," pungkas Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo. (sam/jpnn)


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler