jpnn.com - Tiongkok pada Rabu (14/8), mendukung permintaan Pemerintah Pakistan kepada Dewan Keamanan PBB untuk membahas keputusan India soal pencabutan status khusus Negara Bagian Jammu dan Kashmir, meminta badan tersebut untuk menggelar pertemuan tertutup pada Kamis atau Jumat, kata sejumlah diplomat.
Namun Prancis menanggapi permintaan itu dengan mengusulkan agar dewan membahas isu tersebut dengan cara yang tidak begitu formal - alias "perkara lain" - pekan depan, kata mereka. Itu tergantung Polandia, Presiden dewan selama Agustus, untuk menengahi waktu dan format yang disepakati oleh 15 anggota.
BACA JUGA: Heran Kesabaran
Wilayah Himalaya itu telah lama menjadi biang permasalahan dalam hubungan antara tetangga bersenjata nuklir tersebut.
BACA JUGA: Indonesia Berpeluang Jadi Penengah Konflik Kashmir
BACA JUGA: Pasukan Tiongkok Tiba di Shenzen, Siap Masuk Hong Kong
Keputusan India pada 5 Agustus menghalangi hak Negara Bagian Jammu dan Kashmir menyusun hukumnya sendiri dan memungkinkan penduduk lain membeli properti di sana. Saluran telepon, jaringan internet dan televisi diblokir. Penggerahan massa dan berserikat pun dibatasi.
"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Namun India harusnya tidak salah paham dengan kami yang menahan diri," tulis Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi dalam sebuah surat yang dilayangkan kepada Dewan Keamanan pada Selasa.
BACA JUGA: Indonesia Berpeluang Jadi Penengah Konflik Kashmir
"Jika India memilih untuk menggunakan kekuatan lagi, Pakistan wajib meresponsnya, dalam membela diri, dengan seluruh kemampuannya," lanjut dia. (ant/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inggris Imbau Tiongkok Hormati Hak Warga Hong Kong Berdemo
Redaktur & Reporter : Adil