jpnn.com, TAIPEI - Taiwan telah membuka kantor untuk membantu orang-orang yang melarikan diri dari Hong Kong setelah Tiongkok memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang baru di kota itu.
Seorang menteri senior Taiwan mengatakan pihaknya akan terus mendukung kebebasan dan demokrasi di Hong Kong.
BACA JUGA: Baru Disahkan, UU Represif Tiongkok Langsung Makan Korban
Undang-undang kontroversial yang mulai berlaku hari ini Rabu (1/7) tersebut akan menindak kejahatan separatisme, subversi, terorisme dan kolusi dengan hukuman penjara hingga seumur hidup.
Undang-undang tersebut mengisyaratkan era yang lebih otoriter untuk kota Hong Kong yang adalah pusat kegiatan keuangan Asia.
BACA JUGA: Tiongkok Sahkan UU Pengekang Kebebasan, Taiwan Minta Warganya Jauhi Hong Kong
Protes antipemerintah di Hong Kong telah memenangkan dukungan luas dan lintas-partai di Taiwan yang demokratis dan diklaim Tiongkok, di mana undang-undang tersebut telah banyak dikutuk.
Menurut data lembaga HAM, sekitar 200 warga Hong Kong telah melarikan diri ke Taiwan sejak demonstrasi pro demokrasi dimulai pada tahun lalu.
BACA JUGA: Kabar Buruk dari Pakar Epidemiologi Tiongkok soal Puncak Pandemi Corona
Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen pada Mei menjadi pemimpin pertama di dunia yang menjanjikan langkah-langkah untuk membantu orang-orang Hong Kong yang melarikan diri akibat pengetatan kendali oleh Tiongkok.
Berbicara pada pembukaan kantor di pusat kota Taipei, kepala Dewan Urusan Pembuatan Kebijakan Taiwan untuk Tiongkok Daratan Chen Ming-tong mengatakan fasilitas itu menunjukkan tekad Taiwan untuk membantu warga Hong Kong.
"Ini adalah tonggak penting bagi pemerintah untuk lebih mendukung demokrasi dan kebebasan di Hong Kong," kata Chen.
Taiwan berbagi dengan para pemrotes di Hong Kong suatu antipati mendalam terhadap Beijing, yang tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.
Chen memperingatkan bahwa Beijing berusaha menargetkan orang-orang di negara lain dengan hukum.
"(Undang-undang) ini tidak hanya menargetkan penduduk di Hong Kong. Ini juga merupakan perintah yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Langit untuk orang-orang di seluruh dunia," ujar Chen, merujuk pada pemerintah Tiongkok.
Undang-undang keamanan nasional baru itu akan berlaku untuk penduduk tetap dan tidak tetap Hong Kong.
Beijing membantah bahwa pihaknya telah mengekang kebebasan Hong Kong dan mengecam rencana Taiwan untuk membantu warga Hong Kong.
Pada Selasa malam, Kantor Tiongkok untuk Urusan Taiwan mengatakan bahwa undang-undang baru itu akan memotong campur tangan Taiwan di Hong Kong.
Kantor itu dibuka pada hari peringatan kembalinya Hong Kong, bekas koloni Inggris, ke pemerintahan Tiongkok pada 1997.
Sementara itu, Chen menolak mengatakan berapa banyak orang dari Hong Kong yang mereka perkirakan akan datang, atau berapa banyak pengajuan yang telah Taiwan terima sejauh ini.
Sumber-sumber diplomatik yang berbasis di Taipei mengatakan mereka memperkirakan hanya warga Hong Kong yang paling radikal dan kurang mampu yang datang ke Taiwan, dan sebagian besar lainnya lebih suka pergi ke negara-negara Barat, seperti Kanada, Inggris dan Amerika Serikat.
Wakil Chen, Chiu Chui-Cheng, mengatakan bahwa sekitar dua lusin orang akan bekerja di kantor baru Taiwan untuk menangani warga yang melarikan diri dari Hong Kong, dan mereka telah menerima "banyak telepon".
"Mereka yang datang ke Taiwan perlu melakukannya secara legal, dan kantor Taiwan memiliki setidaknya 20 hotline untuk pemeriksaan di lapangan," kata Chiu.
Dia juga menyebutkan bahwa Taiwan akan memberikan bantuan yang diperlukan, termasuk akomodasi. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil