jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani meminta masyarakat agar tidak mudah tergiur bujuk rayu para sindikat atau calo penempatan pekerja migran.
Hal itu diungkapkan Benny saat memberikan edukasi kepada masyarakat di Desa Cikitu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/2).
BACA JUGA: Benny Ramdhani Blusukan sampai ke Desa, BP2MI Ingin Ubah Minset Tentang PMI
Saat ini, BP2MI sangat fokus dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait penempatan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Di era saya, BP2MI masif melakukan edukasi kepada masyarakat. Melalui cara ini, rakyat diberi pemahaman, edukasi untuk tidak tergoda, tidak mengikuti bujuk rayu para sindikat atau calo," kata Benny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (26/2).
BACA JUGA: Anggaran Produktif, BP2MI dapat Pujian dari Kemenkeu
Benny menjelaskan pemerataan informasi tentang peluang kerja ke luar negeri sangat penting dan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan.
Hal itu bisa menghindarkan masyarakat dari informasi hoaks terkait bekerja di luar negeri," ungkap Benny.
BACA JUGA: Internasional Organization for Migration Angkat Topi pada Kinerja BP2MI
"Akhirnya mampu membuat masyarakat terhindar dari perlakuan jahat sindikat.
Menurut dia, masyarakat harus tahu akar persoalan yang menjerat PMI dan rawan dianiaya, yaitu karena berangkat melalui jalur tidak resmi dan diberangkatkan sindikat.
"Warga harus tahu pekerjaan yang dipilih, untuk itu harus persiapkan diri menjadi PMI andal dan profesional," ujar dia.
Benny membeberkan jika bekerja di luar negeri dengan mengikuti skema penempatan resmi, negara memberikan jaminan keamanan, jauh dari perlakuan buruk majikan.
"Yang berangkat ilegal sudah pasti salah, itu perbuatan melanggar hukum. Otomatis tidak mendapat pelindungan negara saat PMI ini berada di negara penempatan," kata Benny.
Politisi Partai Hanura itu juga menjelaskan bahwa menyediakan peluang kerja di dalam maupun luar negeri, merupakan kewajiban negara.
Benny mengatakan untuk menjadi PMI, negara pasti akan menyiapkan pekerja migran menjadi sumber daya manusia (SDM) yang andal.
Namun, jika mendengar berita tentang kekerasan terhadap PMI jangan langsung menyalahkan pemerintah.
Sebab, biasanya PMI yang mengalami kendala, yaitu berangkat tidak resmi.
"BP2MI terus mencegah calo PMI, sehingga diharapkan ke depannya lebih banyak PMI berangkat melalui jalur secara resmi," katanya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura menegaskan bahwa pemerintah juga menunjukkan keberpihakan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), sehingga tidak sekadar memberi kebijakan atau program yang memudahkan PMI.
Kepala Desa Cikitu Ade Husen menyampaikan bahwa pemerintah desa berterima kasih atas kegiatan yang dilakukan BP2MI.
Dia mengakui bahwa saat ini marak berita tentang kekerasan terhadap PMI, melahirkan masalah tersendiri bagi masyarakat.
"Saya senang, bisa bertemu teman lama Kang Benny Rhamdani. Seluruh warga Desa Cikitu menyampaikan terima kasih banyak kepada BP2MI, teristimewa bagi Kepala BP2MI yang merupakan putra Cikitu atas dilaksanakannya kegiatan ini," katanya.
Menurut dia, setelah sosialisasi yang dilakukan BP2MI masyarakat bisa mendapat informasi yang benar terkait bekerja di luar negeri.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul