jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan kiat kepada kepala daerah agar selalu diingat rakyat.
Pria yang beken dengan nama panggilan Jokowi itu menyatakan kepala daerah harus memberikan legasi atau peninggalan berupa pembangunan.
BACA JUGA: Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-Hati, Lalu Bandingkan dengan Kondisi Dunia
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan kepala daerah di seluruh Indonesia agar mengonsolidasikan anggaran tepat sasaran dan guna.
Menurutnya, pengunaan anggaran harus benar-benar efektif apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini kas negara tengah terguncang.
BACA JUGA: Jokowi Perintahkan Bu Sri Prioritaskan Anggaran Vaksin Covid-19, Arief Usul Begini
"Konsolidasi anggaran artinya apa, rencana APBD harus dilihat betul-betul. (Bupati) yang biasa tidak buka secara detail, sekarang buka secara detail dan cek secara detail ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa. Jadi, semua harus dihitung," kata Jokowi saat memberikan arahan pada pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dari Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (26/3).
Jokowi menjelaskan bahwa dalam menyerap APBD bukan berarti semua dinas atau satuan kerja mendapat porsi anggaran yang sama dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
BACA JUGA: Jokowi Singgung Kepala Daerah yang Tak Mengerti Data Covid-19
Menurutnya, jika semua diberikan tambahan anggaran, maka tidak akan memiliki skala prioritas.
“Jadi, tidak tahu prioritasnya yang mana,” ujarnya.
Menurut Jokowi, kabupaten cukup menentukan dua skala prioritas.
Dia mencontohkan, bila bupati menginginkan pembangunan semua pasar di kabupatennya selesai dalam lima tahun, maka anggaran harus dikonsentrasikan pada kebijakan tersebut.
"Konsentrasikan anggaran itu ke sana," kata Jokowi.
Selain itu, lanjut Jokowi, jika bupati pengin membuka sawah baru sekian ribu hektare, maka anggaran pun harus dikonsentrasikan ke sana.
“Jadi, 60 persen, 70 persen konsentrasikan anggaran ke sana maka rakyat akan ingat ini (bupati) besar-besaran membuat sawah, ini rampung pasar di kabupaten, sekarang dibangun semua,” ujarnya.
Jokowi mengingatkan anggaran jangan diecer-ecer atau disebar ke seluruh pos belanja.
Sebab, kata dia, jika anggaran diecer maka tidak akan pernah menjadi barang.
“Tidak akan jadi barang, percaya saya. Tidak akan jadi barang,” ujarnya.
Jokowi menambahkan hal itu juga akan membuat pembangunan yang dilakukan kepala daerah selama menjabat tidak kelihatan.
"Dua tahun hilang, itu enggak kelihatan dan tahu-tahu sudah lima tahun enggak kepilih karena enggak jelas ini bupati kok sudah lima tahun enggak kelihatan, tidak bangun apa-apa. Ya, karena (anggaran) diecer-ecer di semua pos belanja," kata Jokowi.
Dia menambahkan, jika kepala daerah punya fokus kerja dan memiliki skala prioritas, maka otomatis rakyat akan mengingatnya.
Oleh karena itu, kata Jokowi, daerah cukup menentukan dua skala prioritas yang dibiayai secara penuh untuk menghasilkan produk yang maksimal.
“Jadi, cari yang benar-benar ada manfaatnya secara langsung untuk rakyat. Saya selalu menyampaikan money follow program, anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas bapak dan ibu bupati,” paparnya.
Jokowi menegaskan penganggaran harus betul-betul pada hal esensial.
Sebab, anggaran baik itu APBN maupun APBD jumlahnya terbatas.
“Jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten. Kalau anggaran itu difokuskan pada skala prioritas maka pengawasannya akan mudah,” paparnya.
Presiden mengingatkan para bupati agar melakukan perencanaan yang matang.
Menurut dia, para bupati terutama yang baru menjabat harus betul-betul melakukan pengecekan apakah kebijakan pembangunannya bermanfaat untuk rakyat.
“Rencanakan itu secara detail dan baik,” kata Jokowi.
Dia menambahkan bila sudah direncanakan dengan manajemen perencanaan yang baik, dan organisasi pelaksananya ada, maka harus dilaksanakan.
Namun demikian, kata Jokowi, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan manajemen pengawasan terhadap program yang telah direncanakan dan dijalankan.
“Manajemen kontrol harus dilakukan,” tegasnya.
Sebab, Jokowi berujar, saat ini masih banyak terjadi mismanajemen di daerah.
Jokowi menegaskan banyak bukti di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan tidak ketat, sehingga kualitas barang menjadi kurang baik.
“Tidak ada manajemen kontrol yang baik sehingga tidak tepat waktu, kualitas tidak baik,” ungkapnya.
Menurut Jokowi, yang baik hanya catatan belanja dan laporan keuangan saja tetapi hasil di lapangan tidak dinikmati oleh rakyat.
“Ini yang harus kita hindari,” pungkas Presiden Jokowi. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga