jpnn.com - PADANG - Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri tidak menyalahkan jika persepsi masyarakat selama ini kalau membicarakan masakah kemiskinan selalu ditujukan kepada kementerian yang dipimpinnya.
"Itu tidak salah. Karena memang Kemensos leading sector-nya," kata Salim saat berdialog dengan tokoh masyarakat di Kota Pandang, Sumatera Barat, Rabu (23/4).
BACA JUGA: Ini Penyebab Partisipasi Pemilu di LN Rendah
Namun menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi itu, banyak yang belum tahu jika aloksi dana dari APBN yang diberikan untuk masyarakat yang miskin dan bantuan sosial total Rp 91 triliun, dianggarkan untuk Kemensos hanya Rp 5,54 triliun.
"Di Kementerian Pendidikan Rp 28,9 triliun, Kementerian Agama Rp 12 triliun koma sekian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan dan kementerian lainnya ada sekian. Kalau Kemensos hanya Rp 5,54 triliun saja," sebutnya.
BACA JUGA: Saksi Diminta Cari Data Pembanding untuk Lengkapi Dokumen HPS
Tentunya saja, dengan alokasi anggaran yang lebih kecil itu, tidak semua urusan mengentaskan kemiskinan mampu diatasi oleh Kemensos. Yang bisa dilakukan kementerian ini, bagaimana semua pihak keroyokan mengatasi kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi.
Kemensos, kata menteri asal PKS itu, memang ada PKH atau program keluarga harapan. Melalui PKH, ada 3,2 juta rumah tangga miskin dibantu. Program ini tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, tapi ada 40 negara juga menjalankan.
BACA JUGA: Suara Sutan Hilang karena Banyak Nyanyi
"Sejauh ini di beberapa negara, program ini efektif," ungkapnya.
Di Brasil yang sekarang bersiap menggelar hajatan akbar Piala Dunia 2014 malah lebih awal sukses menerapkan PKH. Di negeri Samba itu, program sejenis PKH dinamakan Bursa Familia. Berkat program tersebut yang dilaksanakan sejak 2003, kurun waktu 8 tahun, tingkat kemiskinan di Brasil turun hingga 34,4 persen dari total warga miskin sebelumnya berjumlah 40 juta orang.
"Jadi, ayo keroyokan. Pihak swasta, LSM, dan individu yang mampu juga ikut entaskan kemiskinan," harapnya.
Sayangnya, kata Salim, tidak semua pihak mau berkontribusi. Misalnya sudah ada program CSR agar pihak swasta membantu mengentaskan masalah sosial, tapi tetap saja ada yang enggan untuk total melakukannya.
Bahkan, pemerintah daerah pun terkesan enggan total mengentaskan kemiskinan. Salah satu bukti nyata, ada daerah yang masih memiliki masyarakat kekurangan pangan.
"Untuk urusan sosial saja, kepala daerah banyak lepas tangan. Coba kalau ada proyek pembangunan, semua berebut. Pola pikir ini harus diubah. Kita harus sama-sama total untuk memberantas kemiskinan," pungkasnya.(ris/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Curiga Ada Capres Tak Berani Debat
Redaktur : Tim Redaksi