jpnn.com, JAKARTA - Belum diangkatnya honorer kategori dua (K2) jadi PNS, salah satunya karena alasan pembiayaan yakni untuk gaji. Pemerintah beralasan, butuh dana Rp 23 triliun untuk menuntaskan masalah K2.
Namun, angka tersebut menurut Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih terlalu besar. Aslinya, dana yang dibutuhkan tidak sampai puluhan triliun.
BACA JUGA: Golkar: Kerja Keras Pak Jokowi Luar Biasa
"Bagaimana bisa Rp 23 triliun wong jumlah honorer K2 tidak sampai 440 ribu lagi tapi sudah berkurang banyak karena ada yang meninggal. Banyak juga yang alih profesi karena tidak tahan menunggu lama," terang Titi kepada JPNN, Jumat (6/10).
Dia menambahkan, pemerintah harusnya melakukan verifikasi ulang terhadap data honorer K2. Jangan sampai nama-nama yang ada tapi orangnya tidak ada lagi.
BACA JUGA: Jokowi Minta Tambak Milik Rakyat Diberi Sertifikat
"Data terakhir kan hanya sampai 2014. Setelah itu kan banyak yang berkurang. Masa iya tambah tahun honorer K2 tambah muda, ya nggak toh," ucapnya.
Hal sama diungkapkan Bambang Riyanto, anggota DPR RI Komisi III DPR RI. Menurut politikus Gerindra ini, pemerintah hanya butuh Rp 14 triliun untuk mengangkat K2 menjadi CPNS.
BACA JUGA: Fadli Zon: Masalah Senjata Api Persoalan yang Sensitif
"Itu bila honorernya ada 440 ribu. Sekarang kan jumlahnya sudah berkurang jadi dananya juga pasti berkurang. Kalau MenPAN-RB susah mikir, nanti saya bantu menghitungkan. Dananya pasti tidak sebanyak itu deh," pungkas Bambang yang baru beberapa minggu meninggalkan Komisi II. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah Ada Perpres, Konsil Keperawatan Harus Segera Dibentuk
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad