jpnn.com, MIMIKA - Mendagri Tito Karnavian memprioritaskan sinkronisasi program agar tepat sasaran dan penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua dapat dirasakan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Tak hanya di Papua, Tito memastikan sinkronisasi program tepat sasaran juga dapat dilakukan di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.
BACA JUGA: Gerak Cepat Mendagri Tito Karnavian Urus Masalah Papua
“Salah satu prioritas saya adalah bagaimana menyinkronkan program-program agar tepat sasaran, bisa dirasakan oleh masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa program itu bukan hanya sifatnya sent (terkirim), tapi masalahnya apakah sudah delivery atau sudah dirasakan oleh masyarakat, ini akan saya cek,” kata Tito di Hotel Rimba Papua, Timika, Jumat (25/10).
Dengan dana otsus yang dinilai cukup besar, diharapkan semua program pemerintah daerah di Papua dapat tersampaikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
BACA JUGA: Jenderal Tito Karnavian Mendagri, Bagaimana Nasib Perpanjangan Izin FPI?
Tito juga meminta jajarannya di Kemendagri untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat pula.
“Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar, masalahnya sampai ke publik atau tidak. Nanti akan disisir oleh Tim dari Kemendagri sebagai pembina. Kita tentu ingin agar semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota harus lebih banyak didominasi belanja modal yang berbentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelasnya.
BACA JUGA: Mendagri Tito Karnavian Bicara soal Pentingnya Evaluasi APBD
Secara kebijakan nasional, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan Pemerintah. Hal ini pula yang ditekankan Mendagri Tito Karnavian di tanah Papua.
“Kita ingin lihat di Papua, ada atau tidak program itu. Tim saya nanti akan perintahkan untuk menyisir di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota kita lihat. Nanti kita lihat prioritasnya, mana duluan yang kita sisir, supaya tahun 2020 betul-betul pas dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Besarnya dana otonomi khusus yang diberikan Pemerintah merupakan salah satu bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap Papua. Sehingga diharapkan dana tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat melalui program tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, negara hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan pro rakyat.
“Masalahnya, sampai atau tidak ke masyarakat. Jangan sampai nanti tidak sampai karena programnya tidak bisa dibuat dengan baik lalu tidak sampai ke publik, lalu masyarakat mengatakan apa gunanya ada Pemerintah, hal ini kemudian akan memunculkan keributan dan potensi konflik,” terangnya. (rls/jpnn)
Video pilihan :
Redaktur & Reporter : Soetomo