jpnn.com, JAKARTA - Polri sudah memetakan potensi kerawanan dan konflik jelang Pilkada Serentak 2018.
Korps Bhayangkara lebih mengutamakan tindakan pencegahan dibandingkan represif.
BACA JUGA: 570 Pasangan Calon Siap Tarung di Pilkada Serentak
Namun, penegakan hukum tetap dilakukan sembari melakukan pengamanan.
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dari 171 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, ada beberapa wilayah yang rawan termasuk terjadinya potensi konflik.
BACA JUGA: Ketua Komisi II: Apa Salahnya Calon Tunggal di Pilkada?
"Kami sudah lakukan langkah membuat rencana operasi kerja sama dengan satker (satuan kerja) termasuk TNI," kata Tito saat rapat konsultasi pimpinan DPR didampingi Komisi II dan III DPR bersama KPU, Bawaslu, Kejaksaan Agung, KPK, Kemendagri, di gedung parlemen, Kamis (11/1).
Polri juga sudah berkoordinasi dengan penyelenggara pilkada, pemerintah pusat maupun daerah.
BACA JUGA: Gerindra Minta Polri, TNI, dan BIN tidak Hitung Hasil Pemilu
Polri akan mengerahkan total 191 ribu lebih personel untuk pilkada. TNI mengerahkan lebih dari 70 ribu, dan pengendalian masa (Linmas) dari pemerintah sekitar 800 ribu personel.
Mantan Kapolda Metro Jaya dan Papua itu mengatakan adanya pilkada serentak tentu membuat situasi politik menghangat.
"Ibarat kendaraan, mesin sudah start semua. Jaga jangan sampai overheat. Sistem pendingin harus jalan," katanya.
Karena itu, Tito menegaskan, pemerintah, jajaran Polri, TNI, tokoh dan elemen masyarakat yang cinta pilkada aman dan damai harus mendinginkan suasana.
Menurut dia, Polri dan TNI tetap pada posisi netral, sambil berusaha mendorong semua elemen masyarakatbdi bawah menyuarakan isu yang mendinginkan.
"Supaya situasi memanas dapat terkendali dan dikelola," tegasnya.
Tito menuturkan pilkada langsung di negeri ini sudah berjalan lebih 17 tahun. Tentunya ada dampak negatif.
Misalnya, potensi konflik di beberapa wilayah. Tahun lalu, dia mencontohkan, banyak korban meninggal dunia di Papua.
Belum lagi di daerah lain terjadi pembakaran. Selain potensi konflik, juga terjadinya money politic yang cukup luas akibat sistem pilkada langsung ini.
Dia menambahkan pilkada langsung juga menyebabkan demokrasi berbiaya tinggi.
Tidak sedikit kepala daerah yang korupsi karena saat pilkada harus mengeluarkan biaya yang besar.
Karena itu, Tito menyarankan perlunya dilakukan evaluasi terhadap sistem pemilu langsung ini. (Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Masih Fokus Amankan KPUD
Redaktur & Reporter : Boy