jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo jadi inspektur upacara pada apel pasukan pengamanan pilkada serentak 2017 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11).
Tito mengatakan, Polri dan TNI merupakan garda terdepan negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Karenanya, keduanya harus terus menjaga keamanan dan kelancaran pilkada.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan: PAN Digerogoti Terang-Terangan
"Polri dan TNI, dua pilar utama di negara kitamsebagai kekuatan yang miliki persenjataan dan pasukan. Maka Polri-TNI bagian sangat integral dalam menjaga persatuan," kata Tito dalam sambutannya.
Karenanya, anggota TNI-Polri di pilkada dan pemilu tidak memiliki hak pilih. Siapa pun pemimpinnya, Polri-TNI harus mendukung dan mengawal keamanan dan kertertiban masyarakat.
BACA JUGA: Dituding Miliki Harta Rp 9 Triliun, SBY Marah Besar!
Tito menegaskan, ada potensi konflik dalam pilkada. Yakni gesekan antara kubu yang bersaing.
"Dalam pilkada tahap kampanye punya potensi gesekan antara pasangan calon dan para pendukung dan tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Untuk itu sudah diatur dalam UU tentang pilkada," tambah Tito.
BACA JUGA: Pengamanan 4 November, Polda NTT Kirim 200 Personel Brimob
Penyampaian pendapat di muka umum, kata Tito, merupakan hak konstitusi rakyat yang diatur dalam Undang-undang 1945 dan juga disepakati oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Namun demikian, ada batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.
"Harus hargai hak asasi orang lain. Jaga ketertiban umum. Ketiga patuhi aturan moral dan etika saat orasi. Tidak boleh mengganggu etika dan moral," jelas dia.
Dalam menyampaikan pendapat, tegas Tito, tidak boleh sampai mengancam persatuan Indonesia. Ketika itu terjadi, katanya, Polri-TNI akan menindak tegas oknum yang berlaku demikian.
"Polri dan TNI punya doktrin sama, yaitu kesatuan bangsa adalah mutlak. Dalam apel kami samakan persepsi bahwa Polri-TNI saudara kandung barisan terakhir dan terpenting menjaga keamanan NKRI," tambahnya.
Tito berharap, jika ada perbedaan pendapat maka sebaiknya diselesaikan lewat musyawarah. Dia memastikan semua pendapat masyarakat akan menjadi catatan untuk menciptakan kondisi yang kondusif.
"Kami dorong sesuai dengan aturan hukum. Ikuti tata acara hukum kontitusional. Jangan dengan cara anarkistis, karena kita berdiri di negara hukum," pungkas Tito.(mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Dahlan, Trimed: Aparat Hukum Jangan Jadi Alat Politik
Redaktur : Tim Redaksi