jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo membenarkan masih ada dua daerah yang belum menyepakati anggaran bagi pengamanan pelaksanaan Pilkada 2018.
Padahal tahapan Pilkada yang digelar serentak di 171 daerah telah memasuki masa kampanye sejak 15 Februari hingga 23 Juni mendatang.
BACA JUGA: Merenunglah Dulu Sebelum Menyoblos
"Iya benar, ada dua daerah belum penuh. Itu untuk anggaran keamanan," ujar Tjahjo di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pilkada Serentak 2018, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (20/2).
Sayangnya, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini tidak bersedia menyebut daerah mana yang di maksud.
BACA JUGA: Penganut Aliran Kepercayaan tak Sampai 10 Juta Jiwa
Ia hanya menyatakan telah menegur kepala daerah terkait. Hasilnya, dipastikan akan diselesaikan dalam waktu dekat.
"saya enggak mau sebut (nama daerahnya,red). Tapi ada dua daerah dan itu langsung direspons sama pejabat bupatinya. Mereka mengatakan, hari ini (Selasa,red) selesai. Jadi sampai saat ini semua anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018 telah aman," ucapnya.
BACA JUGA: Mendagri Ajak Masyarakat Tangkal Politik Uang dan Fitnah
Sementara itu terkait calon kepala daerah tidak bisa melaksanakan kampanye karena terjerat kasus hukum, Tjahjo menilai hal tersebut di luar kewenangan pemerintah.
Apalagi para calon kepala daerah tersebut terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kini berada dalam tahanan lembaga antirasuah tersebut.
"Aturannya begitu kok. Pilkada sebelumnya juga ada yang ditahan malah menang mutlak. Mau tak mau ya dilantik. Nah, setelah berkekuatan hukum tetap dan diputuskan pengadilan bersalah, baru bisa diganti," pungkas Tjahjo. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tes CPNS 2018 Digelar Setelah Pilkada
Redaktur & Reporter : Ken Girsang