jpnn.com - JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambut gembira atas inisiatif pemerintah dan DPR dalam memberikan porsi lebih kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak tahap pertama. Menurutnya, semangat ini sudah ditujukan Bawaslu dan Panwas sampai ke tingkat paling bawah, salah satunya netralitas PNS.
“Pak Yuddy, Pak Sofian, dan Pak Bima sangat serius dalam memberikan sanksi termasuk karir-karir apabila ada pejabat pemda yang tidak netral. Ini untuk membangun sistem demokrasi yang harus lebih baik,” kata Tjahjo Kumolo di Kantor KemenPAN-RB, Jumat (2/10).
BACA JUGA: Ada 2 Bayi! Pesawat Aviastar yang Hilang Itu Penumpangnya Berjumlah...
Bawaslu, lanjut Tjahjo, diberikan kewenangan lebih besar dalam melakukan pengawasan bila ada pejabat pusat dan daerah yang tidak netral.
"Bapak presiden meminta instansi terkait menata PNS agar tetap netral. tidak boleh ada PNS yang diseret ke arah politik. Demikian juga pejabat jangan sampai mengarahkan pegawainya untuk memihak ke salah satu calon," tegasnya.
BACA JUGA: Pada Pukul Inilah Pesawat Aviastar Dinyatakan Hilang Kontak
Terjaganya netralitas PNS, lanjut Tjahjo, akan membuat pilkada lebih berkualitas. Itu sebabnya perlu pengawasan seluruh pihak, termasuk media untuk aktif melaporkan bila ada aparatur berseragam PNS ikut dalam kampanye dan sejenisnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Ini Waktu Penentuan Nasib Honorer K2
BACA ARTIKEL LAINNYA... BREAKING NEWS: Pesawat Aviastar Hilang Kontak Saat Menuju Makassar
Redaktur : Tim Redaksi