"Sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan politik rakyat dan daerah yang terdiri dari Anggota DPR dan DPD, kita perlu mengapresiasi gagasan agar MPR mempunyai peran kembali dalam perumusan arah kebijakan pembangunan nasional yang terencana, terukur dan berkesinambungan," kata Taufiq Kiemas, dalam pidato sambutannya pada Sidang Paripurna MPR RI Pengesahan Peraturan Tata Tertib MPR dan Kode Etik MPR, di gedung Nusantara, komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (1/3).
Peranan dimaksud, lanjut Ketua MPR, sangat penting dan strategis, guna menyangga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih fokus dalam percepatan mewujudkan tujuan nasional menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik, sebagaimana tertuang dalam 'Visi Indonesia Masa Depan' sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001.
Untuk melaksanakan visi tersebut dan menjaga kedaultan rakyat, MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat"Termasuk kepentingan daerah," tegasnya.
Taufiq Kiemas juga mengingatkan seluruh Anggota MPR untuk mampu meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya
BACA JUGA: Golkar Ingin Impeachment Tak Langgar Konstitusi
"Secara institusi dan perorangan kita dituntut senantiasa mengembangkan mekanisme checks and balances, meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja Anggota Majelis agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara."Selain itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya saat ini, MPR juga punya tanggung jawab memberikan pemahaman dan wawasan tentang kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, NKRI, UUD dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika
BACA JUGA: PAN Minta SBY Singkirkan Menteri PKS
BACA JUGA: Ical Siapkan Kuningisasi Indonesia
Akibatnya, banyak nilai-nilai etika pada 4 pilar itu terpinggirkan," tegas Ketua MPR Taufiq Kiemas.(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Tunda Lagi Penentuan Cagub
Redaktur : Tim Redaksi