TKI Deportasi Dianggap Bebani Kepri

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hardi S Hood minta pemerintah pusat segera mencari solusi persoalan penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru dideportasi dari negara Malaysia karena kehadiran TKI deportasi selalu membebani dan merepotkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

"TKI yang baru dideportasi dari Malaysia itu selalu ditampung di wilayah KepriItu sangat merepotkan dan membebani pemerintah daerah setempat," kata Hardi S Hood, kepada pers di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (6/10).

Dia mempertanyakan mengapa TKI deportasi harus terlebih dahulu ditampung di wilayah Kepri

BACA JUGA: TNI Bantah Camar Bulan Dicaplok Malaysia

Semestinya mereka langsung dikembalikan ke daerah asalnyaDengan ditampung di wilayah Kepri, maka Pemda harus repot menyediakan fasilitas dan memberi makan.

"Itu sangat  memberatkan dan membebani daerah

BACA JUGA: Puting Beliung Rusak 24 Rumah Warga

Apalagi tidak ada alokasi anggaran di APBD untuk menangani persoalan TKI deportasi," kata HardiSaat ini sekitar 5.000 TKI deportasi dari Malaysia ditampung di Kepri, imbuhnya.

Didampingi Sekjen DPD RI Siti Nurbaya, Hardi mengemukakan, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Pemda Kepri untuk mengurusi mereka

BACA JUGA: Minta Hujan, MUI Kalsel Siapkan Salat Istisqa

Namun sebagai keikutsertaan dalam penyelesaian masalah nasional, maka Pemda mau tidak mau harus turun tangan.  "Kalau Pemda tidak ikut mengurus mendapat kritik, mau ikut mengurusi tetapi tak ada alokasi anggaran," katanya.

Dia memperkirakan, sekitar 160 ribu TKI segera dideportasi dari Malaysia yang akan masuk TanjungpinangPemda setempat sudah melarang dan menolak kedatangan TKI itu karena tidak sanggup memberi tempat penampungan dan tidak ada anggaran untuk membiayai.

"Wali kota setempat sudah menolak kedatangan merekaTak sanggup membiayai 160 ribu TKI deportasi dalam waktu dekat dan bakal menyusul lagi sekitar 600 ribu TKI lagi yang akan dideportasi dari Malaysia," tegasnya.

Dia harapkan, BNP2TKI dan Kemenakertrans segera menangani masalah tersebut karena pemda tak memiliki anggaranJumlah seluruh TKI yang akan dideportasi mencapai 1,2 juta orang"Pemerintah pusat (Kemenakertrans) dan BNP2TKI serta KBRI hendaknya punya data yang pasti hendak dipulangkan kemana para TKI itu."

Masalah TKI memang masalah nasional, namun janganlah terlalu membebani pemerintah daerah"Kalau soal penyelesaian masalah nasional, daerah tentu siap bantu, tetapi jangan terlalu membebani," katanya.

Dia ungkap, keberadaan penampungan TKI deportasi Malaysia di wilayah Kepri merupakan bagian dari "permainan" para calo dan agen TKI"Para TKI yang telah dideportasi itu ditampung di wilayah Kepri dan para calo menjanjikan kepada mereka  untuk mengurus KTP KepriKTP 'tembak" itu kemudian digunakan lagi untuk berangkat ke negara lain, termasuk MalaysiaIni permaian mafia dan calo," katanya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pingsan di Batam, CJH asal Jambi Batal Berangkat