jpnn.com - JAKARTA - Para tenaga kerja Indonesia (TKI) meminta Presiden Joko Widodo menghapus pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Pengurusan itu dinilai sarat pemerasan dan diskriminatif terhadap para TKI. Hal ini disampaikan para pahlawan devisa tersebut saat mengikuti teleconference dengan Presiden dari negara tempat mereka masing-masing, Minggu, (30/11).
Presiden melaksanakan itu di Bina Graha, kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat. Ia didampingi Menlu Retno Marsudi, Menaker Hanif Dhakiri, dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.
BACA JUGA: Bendera Golkar di Bali Dicabut Sekelompok Orang
"Kami meminta pemerintah menindak oknum bandara, kami tidak mau ada diskriminasi di bandara sehingga TKI gagal terbang, ada pungli, dan apabila pemerintah tidak bisa menindak hapuskan saja KTKLN itu karena tidak ada gunanya," kata salah satu TKI di Singapura, Yati.
Hal yang sama diungkapkan TKI di Brunai Darusallam, Abburahma. Ia menyatakan masalah dengan KTKLN dialami oleh semua TKI. Ia meminta Kepala BNP2TKI Nusron Wahid untuk menindak para pengurus KTKLN.
BACA JUGA: Pengamat: Munas Tandingan, Pertanda Takut Lawan Ical
"Pak Nusron, kami minta hapus ini KTKLN, bukan revisi karena itu sangat membebani kami. Kami takut diperas terus. Ingat, dihapus saja, tidak usah direvisi-revisi," kata Abburahma. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Teleconference dengan TKI di 8 Negara
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Mengaku Sudah Berikhtiar Redam Pertikaian di Golkar
Redaktur : Tim Redaksi