jpnn.com, JAKARTA - Literasi Digital mendorong netralitas anggota TNI dalam menyambut tahun pemilu 2024. Prajurit TNI tidak boleh menunjukkan keberpihakannya kepada kubu tertentu.
“TNI berkomitmen untuk tidak terlibat politik praktis dan akan fokus pada tugas pokok TNI,” ujar Wakil Komandan Satuan Siber Kolonel CHB Martanto Dwi Saksomo Hadi saat kegiatan Literasi Digital sektor Pemerintahan kepada Prajurit TNI Provinsi Papua belum lama ini.
BACA JUGA: 26 Jenderal Purnawirawan TNI-Polri Memperkuat TKN Prabowo-Gibran, Ini Nama-Namanya
Dia menyebut netralitas di ruang digital, termasuk media sosial juga menjadi perhatian penting.
Menurut Kolonel Martanto, ada beberapa larangan posting di media sosial bagi anggota TNI. Salah satunya yaitu dukungan tokoh politik, baik saat bertugas dan mengenakan seragam maupun tidak.
BACA JUGA: TNI AD Harus Netral, KASAD Perintahkan Pangdam Petakan Kerawanan
“Apabila terdapat anggota TNI yang mendapati alat peraga kampanye, dapat dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” tuturnya
Menurut Martanto, jika ingin mengunggah konten di media sosial maka harus mempertimbangkan segala bentuk konsekuensinya, terlebih prajurit TNI juga membawa citra baik yang harus dijaga.
BACA JUGA: Livoli Divisi Utama 2023: Nurlaili Kusumah Comeback, TNI AL Gebuk Kharisma Premium
Salah satu fokus utama yang disampaikan Martanto pentingnya mencegah berita hoaks.
“Untuk mencegahnya itu ada 5, cermati alamat situs, periksa faktanya jangan gampang percaya, cek keaslian foto pakai google images, ikut serta grup diskusi antihoaks, terus adukan juga ke Kemenkominfo di aduankonten.id,” imbuhnya.
Harapannya dengan bijak bermedia sosial dapat mencegah kerugian terhadap institusi dengan tidak menyebarkan data dan rahasia penting.
Jangan latah untuk asal kirim, jadi saring sebelum sharing. Pelanggaran di medsos bisa dijerat UU ITE, sanksi disiplin militer, pidana militer atau pidana umum.
Satu suara dengan Martanto, widyaiswara Kementerian Dalam Negeri Wawan Hermawan dalam sesi materi Etika Digital menyampaikan bahwa, kenetralan TNI dapat dibentuk dengan sikap kritis atas informasi yang diterima, menyaring kenenaran informasi, baru menyebarkannya. Terlebih menyongsong masa-masa kampanye, dibutuhkan penekanan untuk memfilter kebenaran informasi.
“Kami bisa menjaga netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik mana pun,” kata Wawan.
Dukungan tersebut dalamberbagai macam wujudnya, termasuk dengan tidak memberi fasilitas sarana dan prasarana milik TNI kepada kubu tertentu.
Dia juga mengingatkan tidak diperkenankan juga untuk mengunggah mengenai hal yang berbau dukungan kepada suatu pihak di media sosial.
"Keluarga prajurit TNI dilarang memberi arahan dalam menentukan pilih. Tidak boleh pula menanggapi komentar dan mengunggah apapun terhadap hasil quickcount,” ujar Martanto.
Dalam konteks etika digital, ketika akan mengunggah konten media sosial, para prajurit TNI diharapkan cukup paham bahwa ada moral dan tanggungjawab atas konten tersebut.
"Jangan sampai Bapak dan Ibu saat mengakses internet malah melanggar rahasia yang dimiliki diri sendiri,” katanya.
Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan pemahaman akan penggunaan media digital, sehingga ketika secara teknis semakin baik, etikanya juga meningkat.
Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada TNI merupakan salah satu rangkaian Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) yang menarget 50 juta orang mendapatkan literasi digital hingga tahun 2024.
Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh Prajurit TNI Provinsi Papua selama 2 hari dengan materi empat pilar Literasi Digital dan Internal TNI. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Mesyia Muhammad