JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diingatkan untuk tidak mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan terhadap aksi-aksi protes atas naiknya harga jual BBM di dalam negeri. Sebab, bisa-bisa kemarahan publik justru semakin memuncak jika TNI diterjunkan untuk menghadapi demonstrans.
Anggota Komisi III DPR yang menbidangi hukum, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa langkah pemerintah dengan menurunkan pasukan TNI ke jalan bukan respon yang diharapkan rakyat. "Itu sama sekali tidak menjawab atau merespons aspirasi rakyat. Kalau pemerintah tetap pada pendiriannya, pemerintah harus berani berkomunikasi dan berdialog dengan semua elemen masyarakat, menjelaskan alasan-alasan strategis yang melatarbelakangi rencana kebijakan menaikkan harga BBM itu," kata Bambang kepada JPNN, Minggu (24/2).
Menurutnya, menurunkan pasukan TNI juga bukan jawaban yang diinginkan massa pengunjuk rasa. "Bukannya mereduksi persoalan, massa bisa menuduh pemerintah menakut-nakuti mereka dengan menurunkan pasukan TNI," ulasnya.
Politisi Partai Golkar yang dikenal vokal ini menegaskan, inisiatif pemerintah menurunkan pasukan TNI bukan hanya kontraproduktif. "Ini juga menunjukkan perilaku pemerintah yang begitu amatiran. Bahkan sama sekali tidak bijaksana," tudingnya.
Ditegaskannya, sangat disayangkan jika prinsip musyawarah untuk mufakat tidak diaktualisasikan. Sebaliknya, pemerintah yang mengaku menjunjung azas demokrasi di negeri ini justru cenderung memilih menggunakan otot dalam menghadapi rakyatnya sendiri.
"Kalau seperti itu cara menghadapi atau menyelesaikan persoalan, apa bedanya pemerintah dengan kelompok-kelompok tertentu yang terbiasa mengerahkan massa untuk menakut-nakuti lawan mereka?" kritiknya.
Bambang menambahkan, sah-sah saja pemerintah berkilah bahwa mengerahkan pasukan TNI dalam pengamanan unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM tidak melanggar aturan. Hanya saja, sambungnya, persoalannya bukan sekedar tidak adanya UU yang dilanggar.
"Persoalan utama dalam konteks ini adalah kualitas kearifan pemerintah merespons psikologi massa dalam alam demokrasi. Menakut-nakuti publik jelas tidak arif. Menurunkan pasukan TNI bukanlah solusi. Kalau publik turun ke jalan berunjukrasa, mereka ingin agar aspirasinya tak sekadar didengar tetapi juga ditanggapi. Bukan justru ditakut-takuti," tandasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, TKI Diperkosa dan Disiksa
Redaktur : Tim Redaksi