jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengisian 3 kelompok jabatan aparatur sipil negara (ASN). Yakni Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administratif, dan Jabatan Fungsional.
“Nantinya anggota TNI dan Polri bisa mengisi Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional di instansi tertentu,” ujar Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier, Aba Subagja di Jakarta, Jumat (23/11).
BACA JUGA: Intel TNI Tak Bernyawa Lagi, Diduga Akibat Hipertensi
Aba menjelaskan, yang menjadi pertimbangan untuk pengisian jabatan tertentu untuk TNI dan Polri, pendekatannya bukan berdasarkan kelembagaan melainkan fungsi.
Sesuai PermenPAN-RB 13/2014, pengisian JPT harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif dilakukan secara nasional baik di lembaga maupun di daerah. Ini untuk membuka peluang jabatan seluas luasnya.
BACA JUGA: Anggota TNI Dibegal 8 Orang
“Ini harus diatur melalui Permen. Hal ini pula yang dijadikan pedoman dalam pengisian jabatan itu,” terang Aba.
Dia menambahkan, untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah bisa dilakukan melalui proses mutasi dan rotasi dari pejabat OPD di lingkungannya dan tetap dilakukan melalui uji kompetensi. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Puluhan Polisi Belum Ditemukan Pascabencana di Sulteng
BACA ARTIKEL LAINNYA... Khusus Asian Para Games, Polri Kerahkan 8.750 Personel
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad