jpnn.com, MEDAN - Mantan Bupati Nias Binahati B Baeha divonis dua tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (9/3/2018).
Namun, Baeha tetap kukuh tak menerima dinyatakan bersalah melakukan korupsi dana penyertaan modal senilai Rp 6 miliar ke PT Riau Airlines (RAL) pada tahun 2007 lalu.
BACA JUGA: Mantan Bupati Nias Dituntut 8 Tahun Penjara
Dia menyatakan kebijakan menggelontorkan dana miliaran rupiah ke perusahaan penerbangan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi kepentingan masyarakat di Kepulauan Nias.
Selain menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara, Baeha juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta atau digantikan dengan 2 bulan kurungan badan apabila tidak membayarnya.
“Majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan membayar uang pengganti dikarenakan terdakwa tidak menikmati hasil uang kerugian negara.”
“Sebab, hasil kerja sama itu dinikmati oleh masyarakat Nias. Selain itu, dananya langsung diserahkan kepada PT Riau Airlines sebesar Rp 6 miliar,” ungkap Ketua majelis hakim Achmad Sayuti.
Menurutnya, pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Binahati adalah inisiatif. Namun, tanpa dilandasi adanya aturan.
Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penuntut umum. Dimana terdakwa melalui penasehat hukumnya, Stefanus menyatakan banding sama hal dengan jaksa.
Di mana jaksa sebelum menuntut penguasa Kabupaten Nias tersebut selama 8 tahun penjara dan denda Rp 200 Juta subsidair 5 bulan kurungan. Serta, mewajibkan membayar Up sebesar Rp 6 miliar atau digantikan 4,6 tahun penjara.
Sementara itu, mantan Bupati Nias Binahati B Baeha melalui penasehat hukumnya, Stefanus mengatakan, alasan banding diajukan sesuai fakta dan putusan majelis hakim. Bahwa, apa yang dilakukan Binahati untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada menikmati uang tersebut.
Stefanus juga mengatakan, fakta lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan majelis hakim di antaranya dalam LHP BPK atas laporan keuangan Pemkab Nias TA 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Dimana dalam LHP tersebut dinyatakan tidak ada indikasi kerugian negara/daerah. (fir)
Redaktur & Reporter : Budi