jpnn.com - JAKARTA – Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menyatakan sikapnya terkait menggaungnya kembali aspirasi pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS).
Tersirat, pria kelahiran Banda Aceh itu tidak setuju dengan aspirasi pembentukan provinsi baru tersebut.
BACA JUGA: Honorer K2 Masih Punya Harapan
Dua alasan utama disampaikan Azwar, yakni soal kesiapan dari aspek pendanaan jika ALABAS berdiri sendiri sebagai satu provinsi. Alasan kedua, menurut Azwar, pembentukan provinsi baru itu belum mendesak.
“Saya memahami aspirasi pembentukan Provinsi ALA ABAS. Saya juga bisa mengerti aspirasi itu ada. Tapi sebaiknya dihitung lagi anggarannya, apakah cukup atau tidak, apalagi ini tidak begitu mendesak,” ujar Azwar kepada JPNN kemarin.
BACA JUGA: Maret, Nama Calon Jemaah Haji 2016 Diumumkan
Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh itu, sumber pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah cakupan ALABAS sangat kecil. Hal ini karena sumber daya alam (SDA) di wilayah tersebut masih kurang. Meski diakui, dilihat dari sumber daya manusia (SDM)-nya sudah mumpuni.
“Sebab potensi PAD kecil, SDM ada namun SDA kurang. Tidak boleh hanya mengandalkan dana otsus,” kata dia.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Ternyata Dulunya Korban...
Di sisi lain, dia berharap Pemerintah Aceh tidak tinggal diam dalam menyikapi tuntutan pembentukan Provinsi ALABAS.
“Saya sarankan pemerintah Aceh mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembauran. Pembauran bahasa dan adat perlu dilakukan. Misalnya sekolah-sekolah di sana diajarkan bahasa Aceh, peran budaya sangat penting,” kata dia.
“Peranan Wali Nagroe harus diperkuat dan menjembati budaya-budaya Aceh seluruhnya,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, sesepuh Kota Subulussalam, H Rajamansyah Ujung, menyatakan sikap mendukung pembentukan Provinsi ALABAS.
Dia mengatakan, memang sudah sepantasnya ALABAS berdiri sendiri sebagai satu provinsi. Sebab, perjuangan pembentukan provinsi yang sebelumnya Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) yang kini digabung menjadi ALABAS itu sudah sejak 2002.
“Rakyat ingin sejahtera dan ingin pembangunan merata. Ini perlu pertimbangan pemerintah pusat dan Aceh untuk melepas ALABAS dari Provinsi Aceh. Sebab, seingat saya, perjuangan ini sejak 2002 hingga sekarang belum terwujud “ kata H Rajamansyah Ujung kepada Rakyat Aceh di kediamannya.
Menurut Rajamansyah, dari dulu hingga sekarang di segi pembangunan terlihat jelas daerah ALABAS dianaktirikan oleh pemerintah Aceh. Rajamansyah berharap agar Provinsi Aceh rela melepaskan ALABAS untuk berdikari sendiri. Namun, kata Rajamansyah, dalam aksi pemekaran ini jangan ada peperangan dan permusuhan antarsesama. (sam/esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Ada Teknologi Bisa Prediksi Kapan Teroris Menyerang
Redaktur : Tim Redaksi