jpnn.com, JAKARTA - Masa bakti Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 2022. Artinya, akan ada kekosongan gubernur hingga akhir 2024.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta harus berasal dari sipil dan memahami ibu kota dengan baik.
BACA JUGA: Peringatan! Warga DKI Jakarta Dilarang Salat Jumat Bersama di Zona Merah
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar Jakarta tetap berkembang.
"Dia harus sosok yang jauh dari kepentingan politik kelompok tertentu," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Jumat (25/6).
BACA JUGA: Tiga Jenderal Sampai Turun Tangan Bantu Anies Baswedan Tanggulangi Covid-19 di DKI
Penulis buku Perang Bush Memburu Osama itu menambahkan sosok tersebut harus profesional dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai gubernur.
"Profesionalisme diperlukan agar pembangunan ibu kota negara tetap berjalan dengan baik, tanpa tergoda partai politik tertentu," ujar Jamiluddin.
BACA JUGA: Anies Baswedan Bilang Jakarta Berpotensi Menuju Fase Genting
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP Jakarta itu menyarankan sosok yang tepat adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta saat ini.
Pasalnya, kata Marullah Matali sebagai Sekda, tentunya sangat memahami Jakarta, baik masyarakat, lingkungan, dan fisiknya.
Di sisi lain, kata dia, Sekda juga sudah diterima mayoritas PNS di lingkungan DKI Jakarta sehingga akan membantu menangani berbagai persoalan yang kemungkinan muncul selama dua tahun memimpin Jakarta.
"Jadi, pengganti Anies tidak perlu lagi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dia dapat terus bekerja meneruskan arah pembangunan yang sudah ditetapkan," ucap Jamiluddin.
Hanya saja, kata dia, sehebat apa pun Plt, tentu dia tidak bisa membuat kebijakan strategis.
Sebab, sebagai Plt, hanya berhak melaksanakan tugas yang bersifat rutinitas.
"Sangat berbahaya bila suatu daerah dipimpin seorang Plt dalam jangka waktu lama," tutur Jamiluddin.
Jakarta, kata dia, sangat dinamis sehingga diperlukan pemimpin yang mampu mengambil kebijakan strategis.
Menurut dia, hal itu tidak dapat dilakukan seorang Plt karena hanya punya kewenangan melaksanakan rutinitas.
"Perlu dipikirkan apakah baik suatu daerah seperti Jakarta dipimpin Plt selama dua tahun? Menteri Dalam Negeri seharusnya memikirkan hal itu sebelum menunjuk Plt Gubernur DKI Jakarta," kata Jamiluddin.(cr3/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama