jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Salah satu tokoh masyarakat Provinsi Banten H Akhmad Jazuli meminta pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapauk (PIK) 2 di kawasan Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang tidak dipolitisasi untuk kepentingan politik.
Hal ini dikatakan oleh Akhmad Jazuli menyikapi memanasnya situasi di kasawan PIK 2 pasca-kecelakaan lalu lintas truk pembawa material pembangunan dan dilaporkannya aktivis dan pengamat politik Said Didu ke polisi oleh Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang.
BACA JUGA: Said Didu Diperiksa Polisi Gegara Kritik PSN PIK 2, Pakar Minta Publik Hormati Proses Hukum
“Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memutuskan masuknya pengembangan kawasan Green Area dan Eco-City di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 atau Proyek Pengembaangan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Concept) dan pengembangan kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru,” ujar Jazuli kepada wartawan,Rabu (20/11).
Jazuli mengatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021, PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis.
BACA JUGA: Berdemonstrasi di Kedubes AS, Aktivis Tolak Campur Tangan Asing dalam PSN dan Urusan Papua
“Bagi masyarakat khususnya dengan ditetapkannya dua PSN terbaru tersebut oleh Pemerintah Pusat di Provinsi Banten, selayaknya bergembira karena dengan demikian akan ada keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Keuntungan itu kata Jazuli adalah, masuknya investasi untuk PSN BSD untuk pengembangan sektor pendidikan, biomedical, dan digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan, dengan total investasi mencapai Rp 18,54 triliun.
BACA JUGA: Muannas Bantah Sejumlah Tuduhan Said Didu Soal Masalah di PSN PIK 2
"PSN BSD itu diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja, dan PSN PIK 2 ditujukan untuk sektor pariwisata hijau di pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujar dia.
DIa lantas mengutip pernyataan Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto bahwa total investasi PSN PIK 2 mencapai sebesar Rp 65 triliun dan diproyeksi akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda.
Anehnya kata Jazuli, dari dua PSN di Banten, yakni, PSN BSD dan PSN PIK 2, hanya PSN PIK 2 yang selalu diramaikan dengan berbagai isu negatif, dan terkadang seperti memprovokasi dan menakut-nakuti masyarakat, seperti isu ada negara dalam negara.
“Isu yang berkembang tentang PSN PIK 2 ini pun berubah-ubah, dari mulai harga tanah yang murah, isu kesulitan publik untuk mengakses pantai pesisir utara, dan terakhir isu akan ada Negara dalam Negara, walaupun yang menyampaikan ini adalah Said Didu dkk,” ungkap dia.
Tokoh Masyarakat Banten Minta PSN PIK 2 Jangan Dipolitisasi
Salah satu tokoh masyarakat Provinsi Banten H Akhmad Jazuli meminta pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapauk (PIK) 2 di kawasan Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang tidak dipolitisasi untuk kepentingan politik.
Hal ini dikatakan oleh Akhmad Jazuli menyikapi memanasnya situasi di kasawan PIK 2 pasca-kecelakaan lalu lintas truk pembawa material pembangunan dan dilaporkannya aktivis dan pengamat politik Said Didu ke polisi oleh Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang.
“Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memutuskan masuknya pengembangan kawasan Green Area dan Eco-City di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 atau Proyek Pengembaangan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Concept) dan pengembangan kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru,” ujar Jazuli kepada wartawan,Rabu (20/11).
Jazuli mengatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021, PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis.
“Bagi masyarakat khususnya dengan ditetapkannya dua PSN terbaru tersebut oleh Pemerintah Pusat di Provinsi Banten, selayaknya bergembira karena dengan demikian akan ada keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Keuntungan itu kata Jazuli adalah, masuknya investasi untuk PSN BSD untuk pengembangan sektor pendidikan, biomedical, dan digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan, dengan total investasi mencapai Rp 18,54 triliun.
"PSN BSD itu diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja, dan PSN PIK 2 ditujukan untuk sektor pariwisata hijau di pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujar dia.
DIa lantas mengutip pernyataan Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto bahwa total investasi PSN PIK 2 mencapai sebesar Rp 65 triliun dan diproyeksi akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 dan 13.550 tenaga kerja pengganda.
Anehnya kata Jazuli, dari dua PSN di Banten, yakni, PSN BSD dan PSN PIK 2, hanya PSN PIK 2 yang selalu diramaikan dengan berbagai isu negatif, dan terkadang seperti memprovokasi dan menakut-nakuti masyarakat, seperti isu ada negara dalam negara.
“Isu yang berkembang tentang PSN PIK 2 ini pun berubah-ubah, dari mulai harga tanah yang murah, isu kesulitan publik untuk mengakses pantai pesisir utara, dan terakhir isu akan ada Negara dalam Negara, walaupun yang menyampaikan ini adalah Said Didu dkk,” ungkap dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konon IRI Ikut Campur Tangan Urusan PSN RI Lewat Jaringan Lokal, Apa Tujuannya?
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan