jpnn.com, PAPUA - Tokoh agama di Papua, Pdt Alberth Joku meminta Gubernur Papura Lukas Enembe pro aktif bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah yang tengah dia hadapi.
KPK sudah melayangkan surat panggilan kedua sejak pekan lalu, namun Lukas Enembe belum juga datang dengan alasan sakit.
BACA JUGA: KPK Sebut Belum Ada Bukti Medis Lukas Enembe Sedang Sakit
“Tidak ada salahnya Bapak Gubernur maju dengan berani, nyatakan kebenaran dan kejujuran, atas nama Tuhan. Hukum menjadi jalan pembuktian bahwa tuduhan yang sudah diketahui publik adalah tidak benar. Kalau pun benar, maka konsekuensinya juga harus dijalankan sebagai sikap bijak menjalankan tanggung jawab. Membuktikan diri di ruang pengadilan adalah pembuktian dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan,” papar Pdt Alberth, Senin (26/9).
Menurut Pdt Alberth, setiap pejabat negara, apa pun agamanya, sudah melakukan sumpah jabatan pada saat dilantik.
BACA JUGA: Hakim Nakal Siap-siap Saja, KY Bakal Bocorkan Data ke KPK
Maka dalam menjalankan pekerjaan dan melayani sesama, dia diajarkan untuk takut pada Tuhan.
“Apa yang terjadi pada Gubernur Papua saat ini, harusnya mau bertanggung jawab akan apa yang telah diperbuat, memenuhi panggilan KPK, mengikuti koridor hukum yang berlaku dan sebagai seorang pejabat publik harus bersikap pro aktif dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan,” ujarnya.
BACA JUGA: MS Glow Luncurkan Hair Serum Baru, Bikin Rambut Makin Sehat
Sementara itu tokoh Pemuda Papua, Steve Mara melihat, penetapan Gubernur Lukas Enembe menjadi tersangka bisa menjadi momentum membuka celah untuk mengaudit dana Otonomi Khusus Papua sehingga lebih transparan.
Pihaknya mendukung penuh upaya KPK mengungkap dugaan pidana menerima suap Gubernur Lukas Enembe.
Sebab, sejak 2001 hingga 2022 Pemerintah Pusat sudah cukup banyak memberikan anggaran untuk membangun Papua menjadi lebih baik.
Namun dalam kenyataannya, kondisi Papua saat ini masih berada di level bawah dengan angka kemiskinan yang tinggi.
“Jadi, jangan sampai masyarakat tidak sejahtera karena kesalahan para pejabat Papua sendiri. Karena itu kami mendorong KPK bekerja secara profesional dan transparan kepada publik sehingga masyarakat Papua mengerti mengapa selama ini tidak sejahtera." papar Steve Mara.
"Kami juga minta kuasa hukum Lukas Enembe harus bekerja secara profesional dan tidak melakukan politisasi, tidak perlu membawa nama lain dalam kasus ini karena kasus ini termasuk kasus hukum yaitu gratifikasi,” imbuhnya.(chi/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Yessy Artada