jpnn.com, JAKARTA - Front Pembela Rakyat (FPR) akan menyelenggarakan rembuk nasional dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional.
Tokoh yang diundang terutama yang dua tahun belakangan ini kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
BACA JUGA: PSI: Kenapa Oposisi Tak Mau Sosial dan Ekonomi Stabil?
Rembuk nasional bertajuk Indonesia Menggugat II diagendakan untuk membahas kondisi bangsa yang kian mengkhawatirkan.
"Prinsipnya ini negara demokrasi dan kami ingin membangun demokrasi yang sehat dan kritis," kata Panglima FPR Nugroho Prasetyo dalam keterangan yang diterima, Senin (4/6).
BACA JUGA: Bukan Prabowo, Ini Capres Paling Pas untuk Kubu Oposisi
Menurutnya, diskusi ini akan diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Jumat (22/6) dimulai pada pukul 14.00 WIB.
Sejumlah tokoh yang akan diundang untuk menjadi pembicara, antara lain Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, Amien Rais, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Sohibul Iman, Yusril Ihza Mahendra, Agus Harimurti Yudhoyono dan Ahmad Heryawan.
Rencananya diundang pula Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh kampus, baik dari Jabodetabek, dari sekitar Pulau Jawa bahkan luar Pulau Jawa.
“Insyaallah para tokoh yang kami undang akan hadir dan mereke bersemangat menjadi pembicara dalam rembuk nasional kali ini. Kami harapkan tidak ada halangan atau rintangan," kata dia.
Para narasumber yang diundang, kata Nugroho, selama ini dikenal menjadi tokoh oposisi dan pihak kritis yang lantang bersuara mengkritik Jokowi-JK.
Para narasumber tersebut akan menyampaikan pikiran-pikiran sekaligus pendapatnya tentang kinerja pemerintah sekaligus memberikan masukkan konstruktif untuk kemajuan bangsa dan negara.
“Fokus pembicaraan kami adalah masa depan bangsa Indonesia dan lebih fokus lagi pada politik menjelang Pilpres 2019 dan tentang kepemimpinan Indonesia ke depannya, terutama periode 2019-2024. Tidak hanya murni politik, kami juga akan membicarakan yang terkait dengan politik ekonomi, politik hukum, politik pertahanan-keamanan dan lainnya dan rencananya ada deklarasi bersama," kata Nugroho.
FPR merupakan organisasi masyarakat yang resmi dan berbadan hukum telah dan akan berada di 34 provinsi dan 517 kabupaten atau kota. Organisasi ini terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia.
Sejauh ini, menurut Nugroho, FPR didukung oleh banyak tokoh nasional, tokoh bangsa dan negara, tokoh politik, ekonomi, sosial, budaya, mantan pejabat TNI dan Polri, mantan pejabat negara dan lainnya.
“FPR ingin pemimpin bangsa dan negara yang amanah, yang benar-benar membela rakyat, berjuang dan berkorban untuk rakyat. Ciri kepemimpinan yang semacam itu yang kami inginkan pada masa sekarang termasuk pemimpin baru nanti," pungkas Nugroho. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga